blank
Ganjar Pranowo berbincang hangat dengan Boy Rafli Amar, di ruang kerjanya. Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung konsep Kawasan Khusus Terpadu Nusantara (KKTN) di Jateng, yang digagas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Konsep itu merupakan langkah penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan, termasuk reintegrasi sosial eks-napiter (narapidana teroris).

”BNPT sudah punya program, tinggal peran kita. Kalau bicara teknisnya, lahannya akan kami usulkan ke BNPT. Nanti kita coba desain di beberapa tempat. Prinsipnya kita mendukung karena ini bisa menjadi edukasi,” kata Ganjar, usai menerima Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, di Kantor Gubernur Jateng, Senin (15/11/2021).

BACA JUGA: Gubernur Jateng Kini Fokus Vaksinasi Lansia

Dijelaskan Ganjar, beberapa contoh pendampingan reintegrasi sosial dan deradikalisasi kepada eks-napiter sudah ada. Pola-pola itu tinggal direplikasi dan dipadukan dengan konsep dari BNPT.

Kerja sama pemerintah daerah dengan BNPT, akan melibatkan Kesbangpol, Kesra, UMKM, dan Perindustrian. Ini diperlukan, agar para eks-napiter bisa mandiri setelah kembali ke masyarakat.

”Beberapa tadi yang sudah ada di masyarakat, dan nanti yang akan keluar juga akan bekerja sama. Mereka juga akan diedukasi, agar kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan bermasyarakat dengan baik,” katanya.

BACA JUGA: SR Land Properties Hadirkan Gedung dengan Konsep Mixed-use di Semarang

Ganjar menambahkan, dalam konsep pembangunan kesejahteraan itu, pemerintah daerah akan memberikan dukungan penuh. Baik mereka yang sudah dibina BNPT dan diberikan keterampilan, maupun yang baru kembali ke masyarakat, akan terus didampingi.

”Tugas saya membantu BNPT di daerah. Kita bantu sampai tuntas, termasuk permodalan, pelatihan, sampai pemasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar menyampaikan, konsep penanggulangan kejahatan terorisme berbasis pembangunan kesejahteraan itu dilakukan, dengan cara meningkatkan kesejahteraan eks-napiter.

BACA JUGA: Jelang Natal, Bupati Jepara Mengimbau Pemuka Agama Kristen Menerapkan Prokes Ketat

Salah satunya, memberikan lapangan pekerjaan, kegiatan-kegiatan di bidang UKM untuk kemandirian di kalangan eks-napiter. Konsep itu akan diwujudkan dengan membentuk KKTN di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.

”Di Jawa Tengah mudah-mudahan bisa diwujudkan, agar eks-napiter yang usai menjalani hukuman, sudah ada tempat untuk menampung dan memberdayakan mereka. Harapannya, mereka tidak kembali ke kelompoknya, dan punya kemandirian di bidang ekonomi,” jelasnya.

Boy Rafli mengungkapkan, di Jateng ada sekitar 130 eks-napiter. Jumlah itu tersebar di beberapa daerah. Keberadaan KKTN itu diharapkan bisa menjadi kantong kegiatan para eks-napiter.

”Ada beberapa titik pusat deradikalisasi yang sudah berjalan, dan disesuaikan dengan domisili mereka. Misal yang berdomisili di wilayah Pantura seperti Semarang, Pekalongan, dan lainnya, bisa disatukan di tempat baru ini,” tukas dia,

Riyan