Wakil Ketua DPRD Kudus Anis Hidayat. foto:Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Wakil Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Anis Hidayat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk segera membahas APBD Perubahan 2021.

Pasalnya, banyak kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang harus segera dianggarkan melalui APBD Perubahan.

Menurut Anis, di lingkungan DPRD sendiri hingga kini belum tahu pasti kapan pelaksanaan pembahasan APBD Perubahan 2021 dilakukan. Sebab, sampai sekarang Pemkab belum mengirimkan draf KUA PPAS APBD Perubahan 2021 tersebut.

“KUA PPAS saja sampai saat ini belum dikirim, jadi kapan pembahasan dilaksanakan kami juga belum tahu,”papar Anis, Selasa (21/9).

Padahal, kata Anis, selain penyesuaian anggaran yang berjalan, APBD Perubahan sangat diperlukan untuk membiayai beberapa kegiatan yang penting. Di antaranya adalah perbaikan prioritas bagi sekolah-sekolah rusak, perbaikan jalan rusak, hingga gaji para pekerja outsourcing di lingkungan Pemkab Kudus.

Tak hanya itu, program pemberian BLT bagi buruh rokok juga sangat bergantung dengan pembahasan APBD Perubahan tersebut.

“Harus segera dibahas, ini kenapa lama sekali padahal di sana juga ada banyak kepentingan masyarakat,” katanya.

Oleh karenanya pihaknya ingin pemkab tidak mengulur-ulur waktu untuk pembahasan APBD Perubahan ini.

“Sekarang pembelajaran tatap muka sudah dimulai, banyak sekolah rusak butuh perbaikan, jangan sampai ditunda-tunda lagi. Gaji para outsourcing petugas kebersihan juga dianggarkan di sana,” ujarnya.

Diketahui, sejumlah anggaran penting dialokasikan Pemkab Kudus pada Perubahan APBD 2021 tersebut. Mulai dari perbaikan sekolah rusak, hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh rokok.

Untuk BLT buruh rokok sendiri, Pemkab mengalokasikan Rp 45 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Jumlah tersebut, diperuntukkan bagi 70 ribu penerima yang merupakan buruh rokok aktif di berbagai pabrik rokok di Kabupaten Kudus.

Hanya, untuk teknis pencairannya nanti tetap akan menunggu aturan teknis dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyaluran untuk BLT tersebut. Terlebih, Pemprov Jateng juga akan menyalurkan BLT buruh rokok di Jawa Tengah.

Tm-Ab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here