Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen. Foto: Ist

SEMARANG (SUARABARU.ID) – Sebanyak 9.807 anak menjadi yatim, piatu, dan yatim piatu di Jateng per Bulan Agustus lalu karena ditinggalkan oleh orang tuanya akibat covid-19. Ha ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus.

“Angka anak yatim piatu saat ini meningkat akibat banyaknya masyarakat yang terpapar covid-19 sampai meninggal,” kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin usai membuka rapat koordinasi replikasi program desa dampingan, Jumat 3 Se[tember 2021.

Untuk itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, berencana memasukkan gerakan jadi orang tua asuh ke dalam program Satu OPD Satu Desa Binaan.

Memasukan gerakan tersebut kedalam program Satu OPD Satu Desa Binaan, dilatarbelakangi adanya kenaikan angka anak yatim piatu di Jawa Tengah.

“Ini tugas kita dan perlu dimasukkan dalam program ‘Satu OPD Satu Desa Binaaan’. Sehingga pemerintah dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang ada di Jateng,” katanya.

Dengan adanya program itu, nantinya kita akan membantu para anak-anak yatim piatu yang terdampak serta menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Menurut Taj Yasin, OPD di Pemprov Jateng memegang peran penting, yakni memberikan contoh kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi orang tua asuh dari anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya.

“Tidak hanya angka kemiskinan, angka anak yatim piatu juga naik. Pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat saat ini mendorong kita untuk mengadopsi anak yatim, menjadi anak angkat, atau ayah asuh dari anak-anak kita di Jateng yang mengalami dampak covid-19. Itu perlu formula atau ide-ide cemerlang untuk menanggulangi ini,” bebernya.

Mekanisme program itu yakni, 48 OPD diminta untuk segera turun ke daerah, guna melakukan sosialisasi pendataan dan melaksanakan program yang sudah direncanakan.

Tak kalah pentingnya yakni melakukan pendataan jumlah anak yatim yang ada di desa dan kelurahan, termasuk mencatat warga di desa tersebut yang mampu menjadi orang tua asuh.

“Apabila belum mendapat akses bantuan, baik dari pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten, mumpung pembahasan anggaran perubahan kita masih bisa mengejar. Termasuk bagaimana nasib sekolahnya, maka Dinas Pendidikan untuk berfikir inj bagaimana anak-anak ini mengikuti pendidikan dengan baik,” tambahnya.

Taj Yasin menekankan, OPD dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat miskin saat ini, terurama apa yang dibutuhkan masyarakat.

Sehingga dapat dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota maupun pusat, untuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Karenanya OPD harus memastikan para perangkat desa atau pun petugas pendataan sudah bergerak melakukan pendataan.

“Kasus Covid-19 di Jateng saat ini sudah mulai melandai, ini saatnya kita turun ke daerah tidak hanya untuk mengentaskan kemiskinan tetapi juga mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana melaksanakan tatanan kehidupan baru atau new normal,” pintanya.

Ia berharap rapat tersebut menghasilkan frame bagaimana penanggulangan kemiskinan di Jateng, yang disinkronkan dengan penanggulangan covid-19.

Mulai dari pembaruan pendataan dan sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Imam Maskur saat dihubungi via telepon mengatakan, program untuk anak yatim piatu korban covid yang masuk dalam Satu OPD Satu desa binaan yakni, nantinya desa dampingan OPD ada asasment terkait kebutuhan ke depannya.

“Nantinya akan ada pemenuhan kebutuhan bagi anak yatim-piatu untuk kedepannya, seperti beasiswa, BPJS dan terkait kependudukan,” ucapnya.

Selain itu, akan ada kerja sama dari Baznas Kabupaten/Kota dan provinsi untuk memberikan kebutuhan anak tersebut sesuai kebutuhannya.

“Provinsi bekerja sama dengan Baznas Kab/Kota untuk memberikan bantuan terkait kebutuhan sesuai umurnya, misal anak usia 0-5 tahun yang membutuhkan susu, asupan bergizi dll, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan usianya,” paparnya.

Hery Priyono

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here