JAKARTA (SUARABARU.ID) – Ekonomi nasional dilaporkan tumbuh sebesar 7,07 persen. Tapi ironisnya, jumlah pengangguran bertambah banyak.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi V DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, mendesak pemerintah untuk menyediakan dan memperluas lapangan kerja.
Hal itu penting sebagai upaya mencarikan solusi dalam menyikapi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, dan terdampak adanya kebijakan PPKM Darurat.
Anggota Fraksi PKS DPR-RI ini, menyatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021, tumbuh sebesar 7,07 persen secara Year on Year (YoY).
Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 25,10 persen. Sedangkan lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 4,42 persen.
Belanja Modal
Hamid, menyatakan, pertumbuhan sektor konstruksi tidak terlepas dari dukungan realisasi belanja modal pemerintah naik 50,22 persen.
Juga karena meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur, yang sejalan dengan meningkatnya impor bahan baku untuk aktivitas konstruksi, seperti barang dari besi dan baja dasar.
Hamid, Legislator asal Dapil-IV Jateng, mengapresiasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen yang telah mengeluarkan Indonesia dari resesi.
Dia menyayangkan, sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, yakni sektor pertanian hanya tumbuh 0,38 persen dan industri manufaktur sebesar 6,58 persen.
Apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini, tambah Hamid, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya dapat menyerap 110.000 tenaga kerja.
Belum Berdampak
Padahal, Tahun 2013 setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat menyerap 270.000 tenaga kerja.
”Sehingga keluarnya Indonesia dari resesi, belum tentu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan,” tegas Hamid.
Hamid, menambahkan, data BPS pada Bulan Mei 2021 menunjukkan, terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.
Jumlah pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,65 juta orang), yang tidak bekerja karena Covid-19 (1,11 juta orang).
Sementara penduduk yang bekerja tapi mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (15,72 juta orang). ”Artinya, ada 3,38 juta orang penduduk yang tidak bekerja sama sekali akibat pandemi Covid-19,” tandas Hamid.
Hamid, memandang perlu pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. Karena sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, masih terdampak pandemi.
Padat Karya
Sebenarnya, tambah Hamid, awal Juli 2021 KemenPUPR melaporkan program Padat Karya Tunai (PKT) hingga kuartal II 2021 sudah mencapai realisasi anggaran sekitar 47,1 persen.
Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja sudah sebesar 61 persen, yakni sudah 755.816 tenaga kerja yang terserap. Pada Tahun 2021 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun.
Yakni untuk program padat karya tunai, dengan target dapat menyerap 1,23 juta tenaga kerja.
Oleh sebab itu, Anggota Fraksi PKS DPR-RI, Hamid Noor Yasin, minta pemerintah melakukan akselerasi penyerapan program tersebut dan menambah anggarannya pada Tahun 2022 mendatang.
”Agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari target di Tahun 2021 yang hanya 36,4 persen dari jumlah penduduk yang tidak bekerja,” tegas Hamid Noor Yasin.
Bambang Pur
