Bambang Kusriyanto (Ketua DPRD Jateng). Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, mengajak semua elemen pemerintahan kompak dan serius, dalam melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai Sabtu-Selasa (3-20/7/2021). Dia meminta, PPKM Darurat dilaksanakan dengan tegas, disertai penerapan sanksi bila ada yang melanggar.

”Sanksi ini tindakannya harus lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis, hingga penghentian sementara kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat,” kata Bambang dalam keterangannya di Semarang, Sabtu (3/7/2021).

Pria yang akrab disapa Bambang Krebo ini menambahkan, PPKM Darurat ditetapkan pemerintah pusat, karena angka kasus positif covid-19 terus naik. Karenanya dia meminta seluruh elemen pemerintahan daerah di Jateng, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, mendukung aturan itu.

BACA JUGA: Imbauan MUI Jateng, Shalat Jamaah di Masjid Hanya Pengurus Takmir

Dia juga meminta kebijakan yang diambil pemerintah pusat juga didukung seluruh elemen masyarakat bersama Pemprov Jateng.

”Jangan khawatir dengan persepsi publik, bahwa yang digunakan kekuasaan. Yang diterapkan ini adalah tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi covid-19. DPRD Jateng mengajak semua elemen masyarakat untuk bersatu melawan covid-19,” ujar Bambang yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.

Pihaknya juga mendorong Pemprov Jateng, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

BACA JUGA: Operasional dan Layanan Bank Indonesia Tegal Menyesuaikan PPKM

“Kepala daerah harus tegas. Kondisi seperti ini jangan digunakan untuk pencitraan, tapi harus ada tindakan nyata yang dilakukan Pemprov, Pemkot, dan Pemkab, untuk menurunkan angka positif covid-19,” paparnya.

Agar penerapan PPKM Darurat bisa tegas, dia meminta peran aktif Satpol PP bersama TNI, Polri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dimaksimalkan, dalam upaya penegakan protokol kesehatan di masyarakat.

Dikatakannya, jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul, dan semakin banyak warga yang terpapar covid-19.

BACA JUGA: PPKM Darurat Kota Tegal Tutup Dua Akses Jalan

”Saat ini rumah sakit sudah penuh, dan tidak bisa menampung pasien lagi. Jumlah tenaga kesehatan juga terbatas. Jika kondisi ini terus terjadi, masyarakat akan menyalahkan pemerintah, karena pelayanan kesehatan kurang maksimal,” ungkapnya.

Hal lain yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah, perlunya pengawasan di apotek dan toko obat, yang menaikkan harga obat dan peralatan medis secara tak wajar. Pasalnya, kondisi itu akan memberatkan masyarakat yang membutuhkan obat dan peralatan medis, seperti oksigen.

”Perlu dilakukan operasi di toko obat dan apotek. Kalau menaikkan harga obat seenaknya sendiri berikan sanksi, peringatan, bahkan penutupan sementara,” saran dia.

BACA JUGA: Kasdam IV/Diponegoro Pimpin Riksiapops Satgas Pamtas Mobile Yonif R 408/SBH

Bambang Krebo juga berharap, Pemprov Jateng dan Pemkab/Pemkot menyediakan obat dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat secara gratis.

Menurutnya, program Jogo Tonggo hendaknya diterapkan bukan hanya untuk menjaga orang keluar masuk wilayah, dan mengawasi warga yang positif covid-19 saja, melainkan juga menyalurkan obat dan vitamin yang dibutuhkan masyarakat.

”Pemprov perlu untuk membantu memberikan obat-obatan, vitamin, hingga sembako. Soal anggarannya bisa dibicarakan. Dewan akan selalu mendukung kalau itu betul- betul digunakan untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Kita semua berharap tidak muncul klaster baru yang akan menambah angka positif covid-19 di Jateng,” harap Bambang.

Riyan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here