Didit Endro

JEPARA (SUARABARU)Meningkatnya angka kematian yang  disebabkan oleh Covid  hendaknya benar-benar divalidkan datanya. “Perlu disajikan data-data yang valid dengan membandingkan juga dengan angka kematian sebelum masuknya virus Corona,” ujar Didin Endro, seorang pegiatan budaya Jepara menanggapi banyaknya angka kematian yang dirilis oleh Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Jepara

Artinya, masyarakat jangan sampai mendengar lagi adanya pencovidan pada pasien yang tidak berani melakukan perlawanan. “Mari kita fair saja terhadap data yang ada. Toh banyak ahli mengatakan,  bahwa COVID tidak mematikan selama tidak ada penyakit bawaan,” ujat Didit  Endro.

Kemudian, setelah semua fair, data apa adanya, baru mengambil kebijakan yang benar-benar bijak. Sampai hari ini saya menilai bahwa kebijakan masih bersifat instruktuf, memerintah dan cederung mengintimidasi.  “Belum ada kebijakan yang solutif dan dirumuskan dari bawah,” tuturnya.

Menurut Didit, beberapa kali pemerintah meminta agar masyarakat tidak panik, tetapi kebijakan yang diambil dan dilakukan justru membuat panik masyarakat.

Transparansi Anggaran

Selain itu, harus ada transparansi anggaran biaya penanggulangan Covid-19. Anggaran pembangunan semua bidang disedot untuk penanggulangan COVID mulai dari bantuan sosial langsung, bantuan kesehatan, dan recovery dampak ekonomi melalui  refokusing anggaran.

Tetapi sampai hari ini, hal tersebut masih belum terpaparkan siapa yg menerima bantuan, berapa jumlahnya dan apa program-programnya. “Ini penting mengingat, anggaran penanggulangan COVID tidaklah sedikit angkanya,” tutur Didit Endro

“Jangan disalahkan jika ada masyarakat yang mengatakan bahwa intimidasi yang dilakukan selama ini ternyata hanya untuk menekan psikis masyarakat agar tidak sempat berfikir tentang anggaran. Tentu sangat ironis jika sampai terjadi demikian,” ungkapnya.

Lebih jauh Didit Endro berharap, pemerintah mestinya jangan berbisnis dengan rakyatnya. Komersialisasi di semua lini hingga lini kesehatan.  Persoalan pasien yang ditolak RS saja tidak bisa diselesaikan dengan baik kok, apalagi persoalan lain yang lebih ribet.

Ia mengungkapkan, berapa kali RS yang ada di Jepara menolak pasien, berapa kali pula dilaporkan, dan berapa kali pelapor dikecewakan oleh kebijakan pemerintah. “Tidak ada sedikitpun sanksi yg diberikan pada pihak layanan kesehatan,” ungkapnya.

Hadepe

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here