blank
Gubernur Jateng saat mendampingi Panglima TNI dan Kapolri, saat di Kota Pekalongan, dalam rangka penanganan covid-19. Foto: dok/ist

SEMARANG (SUARABARU.ID)– Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, pendampingan untuk penanganan covid-19 di Kabupaten/Kota sudah ditingkatkan, melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, dan TNI-Polri. Untuk itu, setiap kepala daerah diminta agar memetakan kembali potensi kerawanan covid-19 di daerah masing-masing.

”Panglima dan Kapolri ingin memastikan kondisi penanganan covid-19 di Jawa Tengah, khususnya di Kudus. Maka kita diminta untuk siap,” katanya saat ditemui di Rumah Dinas Gubernur di Puri Gedeh, Semarang, usai mendampingi kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Kudus, Grobogan, dan Kota Pekalongan, Minggu (6/6/2021).

Ganjar menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu dicatat dari hasil koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. Pertama, seluruh kepala daerah harus tahu Bed Occupancy Rate (BOR) di daerah masing-masing.

BACA JUGA: Kapasitas Donohudan Mampu Tampung 800 Pasien Isolasi Mandiri

Kedua, tempat isolasi harus disiapkan dengan benar, dan diusahakan semua tempat isolasi terpusat agar mudah dikontrol. Ketiga, setiap daerah menghitung kembali kebutuhan sumber daya manusia, obat-obatan, dan peralatan.

”Skenariokan bahwa ini akan terjadi peningkatan-peningkatan secara eksponensial, sehingga kita akan mengerti pada puncaknya itu kapan, kira-kira berapa, dan apa yang musti kita siapkan,” ujar Ganjar.

Kemampuan itu, lanjutnya, harus diketahui sejak awal, sehingga kalau ada yang tidak mampu atau kekurangan, bisa langsung berkoordinasi. Misalnya koordinasi dengan pemerintah provinsi, antar-Kabupaten/Kota atau bisa juga dengan pemerintah pusat. TNI-Polri juga sudah mewakafkan personelnya untuk digunakan atau mendampingi dalam penanganan covid-19 di daerah.

BACA JUGA:  7 Tim Futsal Meriahkan Hari Bhayangkara ke-75 Polres Kebumen

”Maka kepada teman-teman, sekarang menghitung betul, agar kita bisa menyiapkan. Sosialisasi dan operasi yustisi dengan berbagai cara dan metode tidak boleh berhenti, agar kesadaran masyarakat betul-betul muncul. Kita harapkan tidak terjadi peningkatan yang membahayakan,” jelas Ganjar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI dan Kepala BNPB juga sudah datang ke Jateng untuk berkoordinasi dengan Gubernur, terkait penanganan covid-19. Khususnya setelah terjadi lonjakan kasus di Kudus dalam beberapa pekan terakhir.

”Saya sudah bicara langsung dengan Menkes dan BNPB. Bantuan sudah turun semua. Kemenkes sudah siap membantu, vaksinasi bisa kita percepat. TNI-Polri juga membantu, nakes, dan juga untuk operasi yustisi. Kalau nanti butuh vaksinator mereka siap, dan penegakan hukum juga sudah pasti siap bantu, peralatan siap bantu. Jadi tinggal memanfaatkan saja,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ledakan Pos Pemeriksaan di Libya Selatan Tewaskan Dua Orang

Selain bantuan dari TNI-Polri dan Kementerian Kesehatan, ada juga bantuan dari BNPB Pusat. Bahkan Kepala BNPB juga datang langsung ke daerah, salah satunya di Kabupaten Kudus, untuk memastikan penanganan covid-19 dan memberikan bantuan Rp 1 miliar APD.

”Sebenarnya ini untuk meyakinkan, agar Kabupaten/Kota harus menyiapkan dengan baik. Maka untuk beberapa kasus yang ada di Kudus, kami buatkan pendampingan. Istilah Panglima TNI itu, pendampingan aktif. Artinya secara proaktif ada di situ berserta SDM, pelaksanaan, dan sebagainya betul-betul day to day, harus dilakukan tindakan penuh. Istilahnya penebalan kalau di TNI, terhadap kondisi itu,” terang Ganjar.

Terkait pendampingan, Ganjar juga sempat melihat Posko Penanganan Covid-19 dan PPKM Mikro di Kodim 0722/Kudus. Di posko itu, Ganjar meminta kepada petugas untuk siaga 24 jam guna memantau perkembangan kasus covid-19 di Kudus, termasuk memantau BOR di rumah sakit.

”Tolong ya, siaga 24 jam. Pantau terus, kalau tempat tidur penuh langsung koordinasi dengan daerah lain. Tadi saya juga sudah bilang ke Bupati Demak dan daerah lain,” tukas Ganjar.

Riyan-Sol