blank
Suasana saat berlangsungnya “Diskusi Magelang Kota Pendidikan”. Foto: ist.

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Masih ada guru swasta yang menerima gaji di bawah UMR. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan DPD Golkar Kota Magelang, Sabtu (10/4).

Diskusi terbatas terkait dengan Hari Jadi Kota Magelang ke-1.115 dengan mengangkat tema:  “Magelang Kota Pendidikan” berlangsung di Gedung DPD Golkar. Acara dihadiri oleh pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Magelang, Pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (IPSI) ,  Dewan Pendidikan, serta pengurus DPD Golkar.

Bertindak sebagai moderator Drs H Kartono MPd  Wakil Ketua DPD Golkar Kota Magelang yang membidangi Pendidikan, Litbang dan Cendekiawan.

Dalam kondisi saat ini ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama, kata Dr Sri Sarwanti dari IPSI. Pertama, kolaborasi  lokal, nasional dan bila perlu internasional. Kedua perhatian atas gejala kepunahan bahasa daerah dan ketiga, penurunan karakter siswa.

Kolaborasi diperlukan untuk upaya sinergis, membangun kembali kearifan lokal yang berdampak global. Bahasa daerah digairahkan kembali untuk membangun karakter siswa. Agar budaya, unggah – ungguh tetap tampil sebagai ciri bangsa.

Kemudian dapat membangun karakter dengan budaya kita sendiri. “Bila perlu diciptakan kampung bahasa daerah,” lanjutnya.

Tokoh pendidikan Popo Riyadi menambahkan, guru juga harus menjadi perhatian kita bersama. Perhatian, penghargaan dan tunjangan terhadap guru juga harus menjadi perhatian kita bersama agar menampilkan rasa keadilan.

Profesionalitas guru juga harus mendapat perhatian yang serius bila pendidikan ingin maju. Kaderisasi dalam mengelola pendidikan harus terjaga, sebagai kesinambungan program berkelanjutan.

Lebih penting, dalam waktu dekat ini pendidkian di Kota Magelang harus mencari terobosan atau loncatan untuk menanggulangi menurunya jumlah siswa. Sekolah harus lebih kreatif, menyodorkan keunggulan keunggulan yang diharapkan masyarakat. Keunggulan itu menjadi bentuk upaya menjadikan sekolah dapat mengglobal.

Pada kesempatan itu Nur Wiyono, MPd dari PGRI, menambahkan, bahwa guru swasta juga harus menjadi perhatian kita bersama. Banyak guru swasta yang masih menerima bayaran jauh dari UMR. Mereka memiliki semangat pengabdian yang luar biasa, diantara teman sejawat yang telah tercukupi penghasilanya.

Maka, lanjutnya, perlu diupaya bagaimana para guru itu mendapat penghasilan minimal sama dengan UMR. PGRI juga memasalahkan tunjungan kinerja (tukin) untuk guru. Yang belum sesuai dengan harapan, jika dibanding dengan tukin yang diterima oleh pegawai lain.

Learning lost, akibat dari pelaksanaan pendidkan saat ini. Juga menjadi perhatian dalam diskusi, termasuk pendidikan inklusi yang belum ditangani secara serius,” kata Nur Wiyono.

Diskusi merekomendasi agar Magelang Kota Sejuta Bunga juga menjadi Kota Pendidikan. Kota yang memiliki potensi dan prestasi dalam pendidikan.

Disepakati ada Focus Group Discussion (FGD), dua bulan sekali untuk membahas pendidikan Kota Magelang. Dengan tema yang ditentukan sebelumnya, sehingga dapat fokus dan menjadi sumbangsih pemikiran untuk pendidikan di Kota Magelang.

Disepakati pula diselenggrakan seminar yang membahas  character degradation, yang sudah menjadi keprihatinan kita bersama.

Diskusi dibuka oleh Wakil Ketua DPD Golkar Sanny B Tjahjono, yang mengapresiasi atas perhatian para pengurus PGRI, IPSI dan Dewan Pendidikan. Partai Golkar sangat perhatian terhadap upaya peningkatan sumber daya manusia, dan sangat mendukung upaya organisai profesi tersebut.

Apalagi di saat Kota Magelang sedang memerlukan masukan untuk perubahan.Perlu dukungan semua pihak, jadikan Magelang rumah bersama mewujudkan Magelang Maju, Sehat dan Bahagia.

Eko Priyono