KLATEN, (SUARABARU.ID) – Pandemi covid-19 yang terjadi sejak setahun silam, telah memukul Rumah Sakit (RS) swasta. Mahalnya biaya APD bagi tenaga kesehatan dan turunnya jumlah pasien membuat mereka mengalami kerugian yang tak sedikit.
Kondisi itu terungkap saat sidak anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo ke RS Cakra Husada (RSCH) Klaten, Rabu (3/3/21). Dia diterima Direktur RS dr Netty Herawati SpOG dan sejumlah staf. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk curhat tentang kondisi RS sejak pandemi.
Saat ini, jumlah pasien rawat inap sekitar 45 persen dari kapasitas tempat tidur, sebelum pandemi bisa mencapai 70 persen. Bahkan di awal pandemi, kondisi RS swasta sangat terpuruk, karena jumlah pasien rawat inap turun drastis hingga 20 persen saja.
‘’Sekitar dua bulan, kami benar-benar terpuruk dan merugi, karena pengadaan APD kami tanggung sendiri, karena kami RS swasta. Padahal harga APD di awal pandemi sangat tinggi. Memang ada bantuan dari Dinkes, namun hanya beberapa saja, selebihnya kami usaha sendiri,’’ ujar Netty Herawati.
RS tipe D yang sudah berusia 37 tahun itu kini juga sedang berupaya mendapatkan akreditasi menjadi RS tiper C, namun beberapa syarat masih harus diperjuangkan seperti pengadaan ventilator yag membutuhkan dana besar. Kondisi ambulan untuk antar jemput pasien juga sudah tua.
‘’Saat ini, dari 15 kamar isolasi pasien covid yang tersedia, terisi 60 persen. Jumlah pasien covid paling tinggi pada Desember dan Januari lalu. Kini, jumlah pasien sudah cenderung menurun. Semoga saja kondisi segera membaik,’’ ujar dia.
Selain itu, RSCH juga mengalami hal yang sama dengan RS lainnya, yakni belum cairnya klaim BPJS sejak Oktober 2020 lalu. Dia berharap, klaim BPJS bisa segera cair karena bisa menolong biaya operasional RS swasta.
Mendengar kerugian yang dialami RS swasta akibat pandemi, Rahmad Handoyo yang mengaku baru pertama sidak keRS swasta di Klaten itu, cukup terkejut. Dia bahkan tidak menyangka bila, RS sampai mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah.
‘’Ini NKRI, dalam menghadapi pandemi seperti ini seharusnya negara hadir memberikan perhatian kepada RS, termasuk RS swasta yang sampai mengalami kesulitan keuangan hingga Rp 500 juta. Coba saya akan bawa masalah ini ke pusat,’’ kata Rahmad Handoyo.
Soal kondisi ambulan yang sudah tua dan pengadaan ventilator untuk meningkatkan akreditasi, Rahmad tidak bisa berjanji. Namun, dia akan memperlajari dasar hukum yang memungkinkan pemerintah juga memperhatikan RS swasta.
‘’Saya ini wakil rakyat dari Dapil V Jateng, termasuk Klaten dan Boyolali. Jadikalau ada masalah atau saran, bisa langsung disampaikan kepada saya. Hanya akan berupaya mencarikan solusi, terkait kebijakan di pusat yang mungkin bisa meringakan beban RS swasta di masa pandemi,’’ tegas dia.
RS merupakan ujung tombak dalam perawatan pasien covid-19, dan pelaksana program nasional vaksinasi. Di sisi lain, dia minta masyarakat ikut mensukseskan vaksinasi agar pandemi segera berlalu. Namun, pelaksanaannya dilakukan bertahap karena jumlah vaksin terbatas.
‘’Adanya vaksinasi dan PPKM Mikro, saya yakin akan berkontribusi besar dalam upaya penanganan covid-19. Namun jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan baik, agar terhindari cari virus,’’ ujar Rahmad.
Mesh
