Apabila legislator dan masyarakat bersikap acuh, nantinya bisa ketemu pemimpin yang tidak bisa menyejahterakan rakyat.
Untuk itulah, dia meminta masyarakat harus peduli dan berpartisipasi agar pejabatnya tidak diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Pembicara lainnya, Mawahib Afkar yang juga anggota DPRD Provinsi Jateng berbicara soal aktualisasi pilar kebangsaan dalam dimensi kehidupan.
“Perlu diwaspadi bersama bahwa bangsa ini ini juga tengah menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Selain itu, ada pula tantangan perang modern atau nonmiliter. Proxy war merupakan salah satu strategi dalam perang modern,” ujarnya.
Untuk menghadapi semua itu, dia mengajak semua pihak untuk memperkuat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai tiang penyangga yang kukuh agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan, baik dari luar maupun dalam negeri.
Pada masa pandemi COVID-19, kata dia, pemerintah pusat juga tetap peduli terhadap masyarakat agar tidak terpuruk melalui program pemulihan dengan memberikan bantuan permodalan untuk UMKM yang nilainya mencapai puluhan triliun ru[iah.
“Bahkan, hampir 70 persen pelaku UMKM di Jateng sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalaupun masih ada 30-an persen yang belum dapat karena permasalahan verifikasinya tidak sesuai yang disyaratkan,” ujarnya.
