SEMARANG (SUARABARU.ID) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2020 menjadi berbeda dibanding tahun sebelumnya karena diselenggarakan di masa pandemi. Kesuksesan penyelenggaraannya harus diiringi dengan bagaimana menjaga semua pihak yang terlibat tetap aman dan selamat sesuai protokol kesehatan.
Dalam acara Prime Topic dialog bersama Parlemen Jateng di The Wujil Resort & Hotel, Rabu (11/11/2020), hal tersebut dibahas dalam diskusi yang mengundang tiga nara sumber; Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat, dan Kordiv Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun.
Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto, dalam penjelasannya mengatakan kalau antusiasme masyarakat dalam pilkada di masa pandemi saat ini tidak begitu besar jika dibanding pilkada seperti dalam kondisi normal.
“Di kabupaten/kota yang mengadakan pilkada tidak ada kampanye terbuka, dan debat tidak terlalu heroik karena di dalam forum debat itu hanya ada paslon yang disiarkan lewat media youtube dan medsos, (atensi) masyarakat yang melihat sangat kecil,” katanya.
Anggota dewan dari Fraksi PDIP ini mencontohkan, debat visi misi para paslon dari Kabupaten Semarang yang disiarkan online tidak ada yang menanggapi. Alih – alih ditanggapi, di kolom komentar malah banyak berkomentar yang tidak nyambung dengan debat paslon.
“Ini yang menurut saya antusiasme masyarakat kurang. Saya mengkhawatirkan masyarakat tidak ada yang ke TPS dan banyak golputnya. Tapi di sisi lain, sebagai penyelenggara pemilu pasti mengharapkan prosentase (pemilih ke TPS) tinggi,” katanya.
Tak hanya itu saja, politisi yang biasa disapa Bambang Kribo ini juga menyoroti soal persiapan panitia penyelenggara yang harus memikirkan bagaimana teknis pelaksanaan pilkada di lapangan pada saat hari H-nya dan siapa yang harus mengawasi.
Menurut Bambang, aturan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak sesuai protokol kesehatan hingga keluar masuknya orang harus ada yang mengawasi, sementara panitia penyelenggara pemilu hanya bertugas menjalani jalannya pemungutan suara.
“Harapannya masyarakat datang ke TPS dengan tetap melakukan protokol kesehatan dan mereka itu niatnya karena memilih pemimpin, tapi jangan sampai mulai dari awal pendaftaran hingga coblosan nanti itu malah menimbulkan kluster baru. Kasihan masyarakat memilih seorang pemimpin tapi mengorbankan nyawanya di tengah pandemi,” katanya.
Narasumber lain, Ketua KPU Jateng, Yulianto Sudrajat mengatakan kalau hingga kini memang masih ditemukan pelanggaran protokol kesehatan para paslon pilkada, terutama yang dilakukan para pendukung masing-masing paslon.
Contoh terdekat seperti yang terjadi pada tahapan pengundian nomor urut suara dan pendaftaran paslon di KPU beberapa waktu lalu dimana massa pendukung banyak yang datang berkerumun, padahal sesuai aturan protokol kesehatan hanya dibatasi 50 orang saja.
“Pilkada kali ini memang lebih sunyi dibanding pilkada sebelumnya, termasuk dalam forum debat. Ini semata karena kita ingin mematuhi protokol kesehatan sesuai prosedur gugus tugas covid demi keselamatan semuanya, baik panitia, paslon, dan pemilih,” katanya.
Yulianto menjelaskan, dengan adanya pembatasan-pembatasan ini konsekuensinya mulai dari tahapan pendaftaran, pengundian nomor urut, hingga debat publik tidak ada tepuk tangan ataupun yel-yel dari para pendukung. Walau begitu hal ini tidak mengurangi substansi pilkada dan kampanye kali ini lebih didorong untuk dilakukan secara daring.
Tak hanya itu saja, Yulianto dalam dialog tersebut juga menjawab keraguan masyarakat terkait keamanan di tempat pemungutan suara (TPS) sesuai protokol kesehatan, dimana semua panitia pelaksana, lokasi, hingga tata cara pemungutan sudah diatur sedemikian rupa.
“Di TPS semua petugas panitia menggunakan APD lengkap dan ruangan disterilkan. Pemilih masuk ke TPS harus cuci tangan dulu, diukur suhunya dulu, kemudian diberi sarung tangan sekali pakai, kemudian masuk antrean jaga jarak didalam TPS, setelah mencoblos kemudian pemilih ditetesi tinta menggunakan pipet,” katanya.
Untuk mengantisipasi kerumunan, Yulianto menjelaskan, dalam surat undangan C6 nantinya pemilih akan ditentukan jadwal jam kedatangannya, mulai dari rentang waktu pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB akan ditentukan secara berkala tiap kedatangan pemilih sehingga tidak terjadi kerumunan massa di satu TPS.
Bagi pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri karena positif covid atau seperti yang berada dirumah sakit, nantinya petugas KPU dan pengawas akan mendatangi langsung dengan mengenakan baju hazmat (APD).
“Semua sudah kita simulasikan, baik pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Saya harap masyarakat tidak perlu khawatir lagi datang ke TPS karena covid, karena standar protokol kesehatan kita lebih lengkap dibanding tempat lain. Ini upaya KPU mematuhi protokol kesehatan sehingga pemilih nanti di TPS merasa aman, nyaman, sehat dan selamat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun dalam acara dialog tersebut mengatakan kalau pilkada di tengah pandemi seperti saat ini tantangannya sangat berat dan tidak mudah.
Melalui Index Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun Bawaslu, cara pandang yang digunakan adalah menggunakan pendekatan protokol kesehatan. Karena pihaknya menyadari mensukseskan pilkada kali ini seiring dengan upaya pemerintah mengatasi pandemi covid, sehingga memilih pemimpin dan menjaga kesehatan itu dianggap sama pentingnya.
“Terkait potensi kerawanan, setidaknya ada beberapa dimensi yang mendapat perhatian khusus, seperti dalam konteks sosial politik, dimensi infrastruktur dan jaringan, serta dimensi pandemi. Dan ini butuh perhatian khusus, karena kabupaten/kota kita terbesar kedua setelah Sumatera Utara, ditambah 80 persen petahana kembali ikut serta di pilkada ini,” katanya.
Namun begitu, dari sisi pelaksanaan tahapan, Anik menjelaskan kalau KPU sudah cukup sukses menjalankan hampir semua tahapan pilkada dengan segala problematikanya, dan tanpa ada penundaan salah satu tahapan.
Dari perspektif IKP, tercatat ada beberapa tahapan yang memang tinggi tingkat kerawanannya, seperti tahapan pemungutan suara, tahapan pemutakhiran data para pemilih, hingga tahapan kampanye yang terbilang sangat rawan karena harus terpancang soal menjaga keselamatan disaat pandemi.
“Jangan sampai ketika kita ingin menyampaikan visi misi tapi malah mengabaikan keselamatan. Dan terahir adalah kerawanan tahapan sosialisasi, Bawaslu dalam hal ini menilai bahwa pilkada kali ini bukanlah pilkadanya KPU, Bawaslu, ataupun paslon semata, namun ini adalah pilkadanya kita semua, sehingga semua pihak harus saling mendukung,” katanya.
