blank
Para warga menghadiri pertemuan di Yerevan, Armenia, Minggu (27/9/2020), yang ditujukan untuk merekrut tentara sukarela setelah otoritas Armenia menyatakan darurat militer dan mengerahkan penduduknya yang laki-laki, pascabentrokan dengan Azerbaijan menyangkut pemisahan wilayah Nagorno-Karabakh. Antara

ANKARA (SUARABARU.ID) – Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengeluarkan peringatan keras atas provokasi militer berskala besar oleh tentara Armenia di garis depan pada Minggu pagi, dengan menyatakan “siapapun yang mencoba mengintimidasi Azerbaijan akan menyesal”.

Dalam pidatonya kepada rakyat Azerbaijan, Presiden Aliyev mengatakan angkatan bersenjata Armenia menembaki permukiman Azerbaijan dan lokasi-lokasi militer dari beberapa arah dengan menggunakan berbagai jenis persenjataan, termasuk artileri berat.

“Akibat tembakan musuh, ada korban di antara penduduk sipil dan prajurit kami. Beberapa orang terluka. Semoga Allah mengistirahatkan para syuhada kami dengan tenang,” kata dia, tanpa menyebutkan jumlah korban secara spesifik.

Aliyev bersumpah untuk membalas darah para martir, dengan mengatakan bahwa tentara Azerbaijan terus melakukan pembalasan terhadap lokasi militer Armenia. Banyak unit peralatan militernya telah dihancurkan.

“Ini adalah perwujudan lain dari fasisme Armenia,” ujar dia.

Pemimpin Azerbaijan itu menambahkan bahwa selain serangan itu, Armenia tetap melanjutkan pemukiman ilegal di wilayah Azerbaijan.

“Azerbaijan mempertahankan tanahnya, Karabakh (bagian atas) adalah milik Azerbaijan,” Aliyev menegaskan.

Juli lalu, tentara Armenia menyerang militer Azerbaijan dengan tembakan artileri, membunuh 12 tentara Azerbaijan, termasuk perwira tinggi, dan melukai empat tentara. Seorang warga sipil tua juga menjadi martir.

Pada 21 September, bentrokan di wilayah yang sama berkobar lagi ketika seorang tentara Azerbaijan menjadi martir dan seorang lainnya terluka.

Sejak 1991, militer Armenia secara ilegal menduduki Karabakh Atas, atau wilayah Nagorno-Karabakh yang adalah wilayah Azerbaijan yang diakui secara internasional.

Empat resolusi Dewan Keamanan PBB dan dua resolusi Majelis Umum PBB, serta banyak organisasi internasional, menuntut penarikan pasukan pendudukan Armenia dari Karabakh Atas dan tujuh wilayah Azerbaijan lainnya yang diduduki.

OSCE Minsk Group—diketuai bersama oleh Prancis, Rusia, dan AS—dibentuk pada 1992 untuk menemukan solusi damai untuk konflik tersebut, tetapi tidak berhasil.

Ant/Muha