BLORA (SUARABARU.ID) – Untuk kali kelima dan secara berturut-turut sejak 2015, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, meraih penilaian positif terhadap laporan penyusunan keuangan daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Predikat ini kami syukuri, namun juga tantangan kedepan untuk bekerja lebih baik lagi,” terang Sekda Blora, Komang Gede Irawadi, Rabu (23/9/2020).
Informasi predikat WTP kelima untuk Blora, diterima saat rapat kerja nasional (rakernas) Kementerian Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia memalui vertual (daring) yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Rakernas dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, Rabu (22/9/2020), adalah dalam rangka pemulihan ekonomi yang harus memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Komang, WTP itu bukan tujuan akhir, namun bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggung-jawaban yang baik itu digunakan sebagai informasi, masukan atau feedback terhadap perencanaan penganggaran selanjutnya.
Sejak 2015
Sedangkan Rakernas dengan tema “tantangan akuntabilitas keuangan negara di dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi” Sri Mulyani Indrawati berharap dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Pada kesempatan ini, juga diberikan penghargaan kepada Kabupaten Blora yang telah meraih WTP minimal lima kali berturut-turut atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sejak 2015.
Bupati Djoko Nugroho meminta semua organisasi perangkat darah (OPD) di Kabupaten Blora, dapat menjalankan arahan yang sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan.
Rakernas secara virtual ini juga dihadiri oleh Sekda, Inspekturat, Asisten Administrasi Umum, Kepala BPPKAD, Kepala Bappeda Kabupaten Blora dan OPD terkait.
Wahono-trs
