blank
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin rapat koordinasi tertutup dengan Pemkot Magelang mengenai aset yang sejak tahun 1985 menjadi Kantor Kantor Wali Kota, (Bag Prokompim, Pemkot Magelang)

MAGELANG (SUARABARU.ID) – Pemkot Magelang dan  Pemprov Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi terkait persoalan aset eks Mako Akabri (Mako TNI red) yang kini ditempati menjadi Kantor Wali Kota Magelang sejak tahun 1985.

Rapat yang dipimpin Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berlangsung tertutup di ruang rapat gubernur di Semarang, kemarin.

Wali Kota Sigit Widyonindito hadir didampingi Wakil Wali Kota Windarti Agustina, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, Sekda Joko Budiyono. Gubernur juga didampingi para pejabat setempat.

Seusai rapat Ganjar menegaskan, ‘’Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI, pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah red). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi,’’ tegasnya.

Sebelumnya Sigit menerangkan secara runtut persoalan aset Kantor Wali Kota Magelang dengan Akademi TNI kepada Gubernur Ganjar Pranowo. Dia juga menyertakan data-data yang dimiliki Pemkot Magelang.

‘’Pada intinya tadi kami menyampaikan ke Pak Gubernur, terkait persoalan aset eks Mako Akabri. Tentu saja kami juga meminta dukungan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan dengan baik ,’’ ujar Sigit seusai rapat.

Menurutnya, gubernur mengakui bahwa berdasarkan dokumen yang ada, aset tanah seluas 40.000 meter persegi itu sudah dihibahkan untuk Pemkot Magelang sejak masa kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.

Kala itu Wali Kota Magelang dijabat oleh Bagus Panuntun yang juga seorang anggota ABRI. Adapun penyerahan aset tersebut merupakan hibah yang telah disepakati kedua belah pihak. Akan tetapi belum ditindaklanjuti dengan balik nama sertifikat, sehingga sampai saat ini masih atas nama Dephankam cq Mako Akabri.

Terkait itu, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng sedang dan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk merumuskan penyelesaian yang terbaik, dan diharapkan saling menjaga konduisifitas  antarinstansi.

Sigit menambahkan, ‘’Walaupun ada persoalan ini kondusifitas antarinstansi, termasuk masyarakat harus tetap terjaga. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena, pelayanan pemerintahan berjalan normal seperti biasanya,” ujar Sigit.

Gubernur Jawa Tengah mengaku sudah berkomunikasi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terkait persoalan ini. Di sisi lain dia meminta Pemkot Magelang dan Akademi TNI agar fokus menangani pandemi Covid-19.

Ganjar mengungkapkan, pihak Akademi TNI juga akan berkomunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri  terkait persoalan tersebut agar menemukan titik terang.

Dia juga memastikan seluruh aktifitas pelayanan masyarakat di Pemkot Magelang di Jalan Sarwo Edhie Wibowo no 2 itu tetap berjalan normal.

‘’Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu,’’ pinta Ganjar. (Pro/Kota Magelang)

Editor : Doddy Ardjono