blank
Nampak petugas medis RSUD Kudus menggunakan APD jas hujan karena stok yang mulai menipis. foto:Ist/Suarabaru.id

KUDUS (SUARABARU.ID) – Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Nur Khabsyin mendesak Pemkab Kudus dan segera melakukan percepatan langkah dalam mencegah pencegahan penyebaran Covid-19. Menurutnya, situasi penanganan Covid-19 di Kudus saat ini dalam kondisi kritis mengingat kekurangsiapan peralatan medis di RS-RS rujukan.

blank
Anggota Komisi C DPRD Jateng Nur Khabsyin. foto:dok/Suarabaru.id

Hal tersebut disampaikan Khabsyin berdasarkan pemantauannya di lapangan atas upaya upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus. Khabsyin mencontohkan adalah menipisnya sejumlah peralatan medis di RSUD dr Loekmonohadi yang merupakan RS rujukan lini pertama di Kudus.

“Dari pantauan, saya mendapati stok alkes seperti baju overall, masaker N95, masker bedah hingga kacamata gogle di RSUD stoknya menipis. Bahkan, saya melihat ada tenaga medis yang menggunakan APD dari jas hujan,”kata Khabsyin, yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jateng tersebut,  Kamis  (26/3).

Belum lagi kata Khabsyin, VTM di RSUD kini hanya tersisa lima. Sementara, rapid tesjuga belum ada sama sekali.

Baca juga: Curhatan Perawat Covid-19, Jarang Bertemu Anak hingga Gunakan APD Jas Hujan

Selain itu, kata Khabsyin, dari penelusurannya di lapangan, pihaknya juga mendapati terbengkalainya pembuatan ruang isolasi khusus yang semestinya telah dilakukan pihak RSUD Kudus.

Ruang isolasi dengan kapasitas 8 tempat tidur tersebut, awalnya akan didesain memiliki tekanan udara negatif yang bisa menyerap dan mematikan virus. Namun, sampai saat ini ruang tersebut masih terbengkalai.

“Setelah saya kroscek ke RSUD, katanya biaya pembuatannya terlalu mahal berkisar Rp 300-400 juta. Dan RSUD tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar pihak rekanan,”ujar Khabsyin yang juga merupakan wakil rakyat dari dapil Kudus, Jepara dan Demak ini.

Langkah Cepat

Kondisi ini kata Khabsyin cukup memprihatinkan mengingat penyebaran Covid-19 saat ini sudah sangat memprihatinkan. Dari hari ke hari pasien berstatus PDP jumlahnya terus meningkat tak hanya yang dirawat di RSUD, tapi juga RS swasta lainnya.

Oleh karena itu, kata Kabsyin, perlu ada upaya ekstra luar biasa dari pemangku kebijakan agar penanganan Covid-19 ini bisa  dilakukan lebih maksimal. Dan untuk kali ini, Pemkab harus bergerak lebih cepat dan terarah.

“Saya sudah melaporkan persoalan di Kudus ini ke Dinas Kesehatan provinsi. Tapi, saya juga mendesak Pemkab Kudus bergerak cepat mencari terobosan lainnya,”ujar Khabsyin.

Ditambahkan, selain menunggu bantuan dari pusat maupun provinsi, Pemkab Kudus semestinya harus bisa menjamin  ketersediaan Alkes dan APD bagi penanganan Covid-19. Penggeseran APBD yang sudah dilakukan, harus segera ditindaklanjuti dengan menjamin ketersediaan kebutuhan medis tersebut.

“Tenaga medis merupakan garda depan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, jaminan keselamatan mereka juga harus dinomorsatukan,”tandasnya.

Tm-Ab