blank
Anggota Komisi IV DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM.

JAKARTA (SUARABARU.ID) – Pembangunan pertanian di Tanah Air, harus dilaksanakan secara efisien, memenuhi aspek panca (lima) tepat, dan bererorientasi pada capaian hasil yang maksimal. Demikian ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, terkait dengan masih banyaknya temuan kinerja pembangunan pertanian di Indonesia yang tidak efisien dan belum maksimal, akibat diabaikannya aspek lima tepat.

Hamid Noor Yasin, Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen), menyatakan, lima  tepat yang harus melandasi langkah pembangunan pertanian di Indonesia, terdiri atas tepat dukungan anggaran, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat hasil. ”Selama ini, masih banyak kinerja sektor pertanian pangan di Indonesia yang tidak efisien, akibat diabaikannya langkah lima tepat tersebut,” tegasnya.

Bagaimana langkah pembangunan pertanian di Tanah Air dapat dimaksimalkan, ketika masih diabaikannya ketepatan masa tanam, waktu panen yang meleset, dan bibit yang tidak tepat mutu. Hamid, legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tingkat pusat ini, menyebutkan, akibat utama dari melesetnya segala aktivitas pertanian tersebut, karena sebagian besar diakibatkan oleh tidak tepatnya dukungan anggaran. Berkaitan hal tersebut, pemerintah harus dapat memaksimalkan langkah yang efisien dalam upaya memaksimalkan capaian hasil produksi pertanian dalam negeri.

Pangan Nasional
Hamid, menegaskan, itu semua penting untuk diwujudkan dalam upaya mendukung ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan pangan nasional. Untuk melaksanakan ini, perlu ada tindakan rekomposisi anggaran yang memadai. ”Pemerintah harus mampu untuk menyokong para petani dari sisi anggaran melalui bantuan dari dana APBN,” tegasnya.

DPR, lanjut Hamid, sangat mendukung langkah pemerintah dari sisi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produk komoditas pertanian di Tanah Air. Yakni melalui pemberian persetujuan DPR terhadap alokasi dana di APBN. Komisi IV DPR RI, tandas Hamid, telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2020 sebesar Rp21,05 triliun. Jumlah ini, terhitung menurun dibandingkan anggaran 2019 sebesar Rp21,71 triliun.

Namun demikian, untuk alokasi anggaran subsidi pupuk nasional jumlahnya relatif cukup besar. Kementan bersama DPR, telah resmi memberikan kesepakatan tentang alokasi subsidi pupuk pada Tahun 2020 sebanyak 7,94 juta ton dengan nilai Rp 26,6 triliun. ”Saya sangat menyayangkan, Tahun 2020 alokasi APBN Kementan dan dana subsidi pupuk turun dibanding Tahun 2019. APBN di Kementan turun sekitar Rp 660 milyar. Sedangkan subsidi pupuk turun sekitar Rp 2,4 triliun.

Langkah Efisien
Kata Hamid, menyikapi menurunnya alokasi anggaran tersebut, maka diperlukan langkah efisiensi dana di sektor pertanian pangan. ”Ini menjadi tantangan Menteri Pertnian baru di kabinet jilid 2 Jokowi, untuk membuktikan kemampuannya dalam upaya meningkatkan produk pertanian dalam negeri secara melimpah,” tegasnya.

Setelah pemerintahan berjalan selama 5 bulan belakangan ini, Hamid sebagai politisi PKS, berharap ada  perencanaan dan pelaksanaan realisasi anggaran sektor pertanian pangan secara tepat. Yakni dengan melakukan langkah efisiensi dalam kiat pencapaian hasil agar sesuai dengan yang telah ditargetkan. Pada medio Bulan Februari lalu, lanjut Hamid, pemerintah melalui Kementan meminta kenaikan anggaran subsidi pupuk agar disamakan dengan Tahun 2019. Namun Kementerian keuangan menolak, dengan mendasarkan data terbaru tentang lahan baku sawah dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) seluas 7,46 juta Ha, dan sudah tidak dialokasikannya pupuk bersubsidi untuk petani tambak.

Pada bagian lain, Hamid, berharap, amanat terpenuhinya produk hasil pertanian di Tanah Air, harus mampu disediakan oleh produksi dalam negeri. Yaitu dengan memanfaatkan kelimpahan produk pertanian dalam negeri, untuk menepis isu miring tentang impor pangan supaya tidak terulang. ”Impor tidaklah tabu, tapi kalau impor pangan sampai meresahkan rakyat, inilah yang harus dihindari,” tandas Hamid Noor Yasin.

Bambang Pur