JAKARTA (SUARABARU.ID) – Anggota Fraksi PKS DPR-RI, Drs Hamid Noor Yasin MM, memberi dukungan sebesar-besarnya kepada pemerintah, terkait upaya untuk mengadvokasi komoditas ekspor sawit Indonesia di forum World Trade Organization (WTO). Saat ini, pemerintah melalui Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan, sedang menggugat perlakuan diskriminasi terhadap komoditas sawit di pasar dunia terutama Eropa.
Langkah itu dilakukan, menyusul komotitas kelapa sawit Indonesia, mendapat hambatan di pasar Uni Eropa (UE), karena mendapatkan tuduhan negatif secara sepihak tentang tidak ramah lingkungan. ”Saya sangat mendukung sekali upaya pemerintah yang saat ini sedang berjuang di forum Internasional,” tegas Hamid Noor Yasin. Anggota Komisi IV DPR-RI ini, menilai, black campaign yang dilakukan oleh negara-negara maju sangat berlebihan. Mereka, lupa bahwa Indonesia pada selama ini telah mensuplai oksigen dan penyerap CO2, sehingga Indonesia menjadi paru-parunya dunia.
Terbesar Kedua
Anggota DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Jateng (Wonogiri, Karanganyar dan Sragen) ini, menjelaskan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17 ribu lebih pulau. Total daratan seluas 193 juta ha dan lautan seluas sekitar 500 juta ha. Potensi dan kekayaan hutan di Tanah Air, merupakan hutan tropis terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Keberadaan hutan Indonesia secara efektif berfungsi sebagai filter dalam mengurangi pemanasan global secara signifikan.
”Kami menjadi heran kepada masyarakat dunia, yang secara sepihak telah menghakimi sawit Indonesia merusak lingkungan,” tegas Hamid Noor Yassin. Mereka, tambahnya, tidak melihat begitu besarnya kontribusi Indonesia dalam mengendalikan lingkungan dunia terutama dalam hal stabilitas oksigen dan lapisan ozon.
Berkaitan dengan sawit Indonesia, Hamid sangat yakin bahwa bangsa kita mampu mengefektifkan implementasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Kata Hamid, Tahun 2019 lalu Uni Eropa telah mengesahkan proposal energi yang menghapus pemakaian minyak nabati atau biofuel yang bersumber dari kelapa sawit. Kebijakan ini, telah memukul ekspor kelapa sawit Indonesia yang selama ini menyasar pasar Eropa.
Penerimaan Nonmigas
”Saya mendoakan kepada duta negara kita, agar gugatan resmi negara Indonesia kepada Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mendapatkan hasil,” jelas Hamid sembari menambahkan bahwa pada pekan ini diplomasi masalah sawit di Eropa itu sedang berlangsung.
Politisi PKS ini, mengatakan, saat ini memang pelaku usaha sawit di Indonesia kebanyakan pengusaha besar. Namun mesti diakui, bahwa potensi sawit Indonesia merupakan komoditas yang menyumbang penerimaan negara cukup besar di sektor nonmigas. Pada tahun 2018 saja, nilai ekspor sawit mencapai US$ 17,89 miliar dan berkontribusi hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Komoditas sawit, tegas Hamid, sejak Tahun 2000 telah membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Diperkirakan 1,3 juta orang hidup di pedesaan, keluar dari garis kemiskinan secara langsung berkat kelapa sawit. Berkaitan dengan hal ini, Hamid, menyatakan, semoga Indonesia memenangkan negosiasi komoditas sawit ini di Eropa.
Bambang Pur
