Bagikan
Indria Mustika,SP.d, M.Pd, adalah Ketua Jurusan Tata Busana di SMKN 2 Jepara

Oleh : Indria Mustika

Pasar kerja yang bergerak  dinamis, semestinya  mendorong  para pengelola SMK dan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk  merubah   cara pandang  hubungan keduanya secara fundamental.  Selama ini kedua belah fihak  beranggapan, hubungan  itu hanya    sebatas tempat praktik kerja  industri  (Prakerin) siswa SMK. Padahal   kerjasama SMK dengan DUDI    semestinya dirancang secara holistik dan komprehensif untuk menjawab kebutuhan pasar.

Akibat  dari persoalan itu  nampak pada tingkat  mutu dan relevansi lulusan SMK,  yaitu keterserapan lulusan dan kesesuaian  bidang pekerjaan dengan bidang keahlian.  Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada tahun 2017 secara nasional jumlah pengangguran terbuka mencapai 7,04 juta orang.  Dari jumlah  tersebut sebanyak 11,41 persen atau sebanyak 1,6 juta adalah  lulusan SMK. Sedangkan pengangguran terbuka lulusan SMA  memilliki prosentase 8,29 persen.

Namun jika  dikonversikan ke angka riil,  jumlah pengangguran terbuka SMA  secara  nasional   lebih tinggi yaitu 1,9 juta orang. Sebab perhitungan prosentase yang  digunakan BPS berdasarkan jumlah lulusan, dimana  lulusan  SMK tidak  sebanyak lulusan  SMA sehingga  prosentasenya lebih tinggi. Namun jika  melihat data yang dikeluarkan BPS, pada  Februari 2019 ada perkembanngan yang signifikan.  Walaupun  angkanya  masih cukup tingggi, prosentase  tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK  telah turun menjadi 8,63 persen.

Keterserapan  lulusan inilah  yang menjadi salah satu  latar belakang  mengapa, revitalisasi kerjasama DUDI dengan  SMK  menjadi salah satu  fokus perhatian  Inpres 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam  Rangka  Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.  DUDI tidak boleh lagi hanya menungggu tersedianya  tenaga  kerja yang  terampil tanpa bersedia terlibat dalam proses pembentukannya. Demikian juga para pengelola  SMK, khususnya para  kepala sekolah sebagai garda terdepan, harus aktif memanfaatkan peluang ini dengan cerdas dan kreatif untuk membangun hubungan holistik dan komprehensif  dengan  DUDI.

Namun  demikian, kendati Inpres ini telah  diterbitkan hampir 3 tahun yang lalu,  bukan berarti persoalan  hubungan SMK dengan DUDI selesai. Sebab cara  pandang lama yang menganggap penyiapan sumberdaya manusia adalah  tanggung jawab sekolah masih sangat  kuat. Belum lagi lemahnya  posisi tawar dan kemampuan pengelola sekolah dalam membuka pintu kerjasama, utamanya dengan DUDI berskala nasional dan  internasional.

Karena  itu keinginan kuat Pemerintah  Provinsi Jawa Tengah,    melalui  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Jawa Tengah dengan  menjabarkan  Inpres tentang Revitalisasi  SMK dengan Road Map Revitalisasi SMK Provinsi  Jawa Tengah harus disambut hangat oleh para pengelola satuan pendidikan  SMK. Sebab dalam road map ini kerjasama  dengan DUDI menjadi  salah satu isu penting yang ingin diselesaikan,  disamping tiga  isu penting lainnya yaitu  tenaga  pendidik dan kependidikan, penyelarasan kurikulum dan sertifikasi kompetensi.

Memang perlu  langkah kongkrit  untuk mempertemukan DUDI dengan SMK dalam sebuah kerjasama yang setara dan sepadan. Tujuannya  agar SMK   tidak gagap menjawab tantangan karakteristik kerja  yang akan menyertai hadirnya  revolusi indusri keempat.  Juga berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN  yang akan disertai dengan mobilitas  dan persaingan tenaga kerja secara bebas  antar negara.

Namun untuk membangun  hubungan holistik diatas prinsip kesetaraan dan sikap saling  menghargai    ini tidak mudah. Sebab  ada banyak persoalan yang  dihadapi mulai posisi tawar SMK yang lemah, kurikulum  yang belum maksimal diselaraskan, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kurangnya guru produktif  hingga cara pandang DUDI yang menganggap penyiapan tenaga kerja  terampil  adalah tanggung jawab lembaga pendidikan.

Hubungan  holistik

Rencana pembentuk  tim  sekolah  vokasi yang terdiri  dari para  pemangku  kepentingan diharapkan dapat menjadi pendamping dan jembatan  terbangunnya kerjasama antara SMK dan DUDI. Bahkan mungkin perlu dipertimbangkkan pembentukan tim vokasi di tingkat kabupaten yang jika dikelola dengan baik bisa  menjadi  cara yang efektif dan rasional. Pemerintah Kabupaten harus ambil bagian aktif untuk mempertemukan SMK – DUDI dan tidak seharusnya berpangku tangan, dengan dalih pembinaan SMK adalah kewenangan  provinsi.

Disamping itu perlu adanya  insentif bagi DUDI yang  ambil bagian secara aktif  dalam proses pengembangan SMK.  Agar bentuk kerjasama ini lebih  permanen, mungkin  perlu ada payung hukum yang jelas. Karena  itu perlu dilakukan kerjasama holistik dan komprehensif antara SMK dengan DUDI. Skema kerjasama bisa dilakukan melalui pengembangan dan implementasi  strategi dual system.

Strategi ini harus dirancang bersama  antara sekolah dengan DUDI untuk memastikan kurikulum selaras dengan kebutuhan dunia kerja dengan memadukan secara sistematis program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian melalui praktek di dunia kerja sesuai dengan orientasi  kompetensi yang ingin  dicapai.

Disamping kurikulum, strategi dual  system  juga mensyaratkan pengelolaan prakerin dan magang kerja dilakukan dengan mengimplementasikan kompetensi industri kedalam pembelajaran. Dengan demikian kemampuan peserta didik  yang didapat melalui  latihan dan praktik di sekolah dapat diterapkan di dunia kerja pada saat prakerin. Karena itu harus disusun modul prakerin oleh SMK – DUDI yang dapat menjadi pedoman bersama untuk melakukan pendampingan, penilaian dan evaluasi. Sebab selama ini, kebanyakan prakerin hanya berdasarkan petunjuk teknis dan magang yang disusun sekolah tanpa melibatkkan  DUDI.

Road Map Revitalisasi SMK Tingkat Provinsi Jawa   yang telah dijabarkan cukup rinci  dalam road  map 9  bidang keahlian, hendaknya ditangkap oleh para pengelola satuan pendidikan sebagai usaha yang serius dari pemerintah provinsi untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki  daya  saing  melalui SMK. Sudah seharusnya  para pengelola satuan pendidikan segera mengimplementasikan road map ditingkat satuan pendidikan yang sudah disusun dengan  mempertimbangkan potensi  yang ada  di daerah.

Menghadirkan teaching factory juga bagian penting strategi dual system. Tujuannya untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk menghasilkan sebuah produk melalui transfer lingkungan industri kedalam ruang  praktik di sekolah. Dengan demikian teaching factory dijalankan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang  sesungguhnya.

Pelibatan  DUDI dalam menentukan standarisasi  sertifikasi kompetensi  juga bagian penting dari kerjasama DUDI dengan  sekolah. Tujuannya agar sertifikat kompetensi yang dimiliki siswa diakui dan sesuai dengan kebutuhan  dunia kerja. Karena itu koordinasi yang sungguh-sungguh antara  Badan Nasional Sertifikasi  Profesi, Lembaga Sertifikasi Profesi,  DUDI dan SMK  dalam menentukan  standar kompetensi  siswa perlu  dilakukan.

Demikian juga kerjasama  dalam  peningkatan kualitas guru melalui program magang. Tujuannya agar guru produktif dapat memahami perkembangan dunia industri serta mengimplementasikannya  dalam  proses proses pembelajaran. Disamping itu peran sekolah rujukan juga sangat penting bagi pengembangan  SMK secara  keseluruhan, utamanya  bagi sekolah aliansi. Demikian juga peran peran sekolah yang ditetapkan menjadi  pilot project pengembangan  revitalisasi yang harus  bekerja lebih sungguh-sungguh,  agar sekolah yang lain juga dapat  belajar mengelola  satuan pendidikan yang baik.

Disinilah nampak betapa  sangat pentingnya  peran para  kepala sebagai top leader dalam sebuah satuan pendidikan. Sebab eksekutor terakhir sebuah kebijakan, termasuk  revitalisasi hubungan DUDI SMK adalah kepala sekolah yang menjadi nahkoda  sebuah satuan pendidikan.

Kerjasama DUDI dan SMK adalah sebuah keniscayaan. Harapannya  kerjasama ini dapat menjadi bagian dari program akselerasi untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang memiliki ketrampilan yang  diperlukan oleh  dunia kerja dan  dapat menjamin keterserapan  lulusan  dalam dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Oleh sebab itu peran serta DUDI dan SMK dalam menyiapkan sumberdaya manusia menurut saya adalah bagian dari tugas kebangsaan. Sebab  berkaitan langsung  dengan upaya  mempersiapkan generasi muda Indonesia agar  memiliki kualifikasi  dan kompetensi untuk  bersaing  mengisi peluang  kerja  yang ada. Daya  saing ini tentu  berkaitan  dengan martabat  kita sebagai  suatu bangsa. (*)

Indria Mustika,SP.d,  M.Pd, adalah Ketua Jurusan Tata  Busana di  SMKN 2 Jepara

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here