BLORA – Dinilai sukses dalam program pembangunan kependudukan, Bupati Blora, H. Djoko Nugroho, Sabtu (6/7/2019), menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut berupa Satyalancana Pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019.
Penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan KKBPK, diserahkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
Penghargaan menjadi penuh makna, karena diterimakan saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XXVI/20129, di komplek kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
Selain Bupati Blora, ada 18 lagi kepala daerah di Indonesia yang menerima tanda kehormatan serupa, yakni untuk Gubernur, Bupati maupun Walikota.
Sedangkan untuk kepala daerah di Jawa Tengah, diberikan kepada Bupati Blora dan Bupati Magelang, jelas Kabag Humas Setda Blora, Mulyowati.
Puan berharap, pemberian tanda kehormatan ini bisa menginspirasi, dan mendorong daerah lain agar terus berbenah, jangan berpuas diri dan teruslah berinnovasi.
“Ayo, wujudkan pembangunan manusia Indonesia yang unggul mulai dari keluarga,” tandas Puan Maharani ditirukan Mulyowati.
Semua Bergerak
Dijelaskan, sederet tahapan penilaian panjang telah dilalui Bupati Djoko Nugroho hingga akhirnya menerima tanda kehormatan dari Presiden.
Tahapan itu, lanjut Mulyowati, diawali penilaian dokumen administrasi KKBPK, kemudian Blora dintakan lolos nominasi penerima tanda kehormatan.
Dalam catatannya, pada Mei 2019 pemerintah pusat menerjunkan tim penilai yang dipimpin Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Laksamana TNI Imam Suprayitno untuk monitoring (penilaian) lapangan.
Saat itu diawali paparan materi di pendapa rumah dinas Bupati, dan meninjau Posyandu Margo Makmur I yang berpredikat sebagai pelaksana terbaik nasional dan pelaksanaan KB di Puskesmas Jiken.
“Alhamdulillah, prestasi ini tentu berkat kerja keras kita bersama,” papar Bupati Blora melalui Kabag Humas, Mulyowati.
Bupati Djoko Nugroho melanjutkan, tanda kehormatan dari Presiden, bukan semata-mata karena kerja pribadinya, namun karena semuanya ikut bergerak di bidang KKBPK untuk masyarakat Blora.
Menurut Bupati, keluarga merupakan awal mula diselenggarakannya pendidikan bagi seorang anak, tambah Mulyowati.
Dikatakan oleh Bupati, lanjut Mulyowati, pembangunan kependudukan yang baik perlu selain menggandeng stakeholder terkait, perlu ada innovatif untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Kampung KB
Sementara itu berdasarkan data dari Dindalduk KB Kabupaten Blora, saat ini pelaksanaan KB di Blora telah naik signifikan melalui program kampung KB yang terus terbentuk di desa-desa se Kabupaten Blora.
Berawal dari percontohan satu desa perkecamatan, kini sudah 50 persen lebih dari jumlah desa se-Kabupaten Blora telah ada kampung KB sendiri-sendiri.
Dengan adanya kampung KB ini, prosentase masyarakat yang telah mengikuti KB semaki tinggi.
Ditambahkan Mulyowati, targetnya tahun depan (2020) semua desa sudah punya kampung KB.
“Sampai akhir 2018, prosentase warga yang ikut KB sudah mencapai 78,92 persen,” jelasnya lagi.
Tidak hanya kampung KB saja, untuk menekan angka pernikahan dini, Blora gencar membentuk Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di desa-desa.
Tujuannya agar para remaja tidak salah pergaulan dan tidak menikah dini. Seperti PIK-R di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken yang memiliki slogan Isih Bocah, Ojo Gawe Bocah.
Selain itu, Blora dalam beberapa tahun terakhir juga melaksanakan pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat.
Kemudian di bidang Kependudukan, menurut Bupati, Blora juga sukses melaksanakan inovasi berupa program Selintas. Kepanjangan Sehari Persalinan Akta Tuntas.
Turut mendampingi Bupati Djoko Nugroho di Kalimantan Selatan, Ketua TP PKK Hj. Umi Kulsum, Kepala Dindalduk KB Achmad Nurhidayat, dan sejumlah pejabat terkait.
suarabaru.id/Wahono
