blank
Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno (kanan depan) menyerahkan cenderamata kepada Ketua BK DPRD Kabupaten Gowa, Sulsel, Rapiuddin Raping. Ini dilakukan sebelum kemudian berkunjung ke DPRD Kota Makassar.(suarabaru.id/bp)

MAKASAR – Ini menjadi sesuatu yang kiranya jarang ditemukan di Tanah Air. Para Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), pemandi mayat dan muazin serta imam masjid, mendapatkan gaji bulanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ketua RT digaji Rp 1 juta, Ketua RT Rp 1,2 juta, kemudian pemandi mayat, muazin dan imam masjid masing-masing digaji Rp 250 ribu per bulan.

Demikian dijelaskan oleh Kasubag Protokol dan Kasubag Humas DPRD Kota Makassar, Puspawari Haera dan Akbar Rasjid. Penjelasannya ini, disampaikan ketika menerima kunjungan Pimpinan DPRD Wonogiri bersama rombongan, saat melakukan studi banding ke DPRD Kota Makassar. Rombongan dipimpin Ketua DPRD Setyo Sukarno didampingi Wakil Ketua Sunarmin, Basriyono dan Dekik Suhardono. Ikut serta dalam kunjungan studi banding ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) Gatot Siswoyo, Kabid Persidangan Sutopo, Kasubag Humas Amin Nugroho, Kasubag Risalah Takari, Kasubag Keuangan Hati Mulyani, sejumlah staf Sekwan serta para awak media Wonogiri.

Studi banding dilakukan selama 4 hari, sejak Minggu (16/6) sampai dengan Rabu (19/6). Kecuali ke DPRD Kota Makassar, rombongan juga melakukan studi banding ke Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel. Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno, menyatakan, studi banding dilakukan dalam upaya mencari referensi tentang kemitraan lembaga DPRD dengan media massa. ”Karena tanpa peran media massa, pelaksanaan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) lembaga legislatif, tidak dapat terpublikasikan secara luas ke masyarakat,” tandas Setyo Sukarno.

Kasubag Humas DPRD Kota Makassar, Akbar Rasjid, menyatakan, kemitraan lembaga legislatif dengan para awak media telah terjalin dengan baik. ”Setiap tahun, kami bersama rekan-rekan wartawan juga melakukan kunjungan studi banding,” ujarnya. Di sisi lain, DPRD Kota Makasar juga aktif mengunggah informasi kegiatan Dewan ke media sosial (Medsod), dengan mengembangkan penyiaran informasi melalui Ajama (Ajang Aspirasi Masyarakat). ”Kami juga aktif menggelar diskusi publik, mensosialisasikan produk Perda, serta membangun keakraban melalui acara ngopi bersama,” ujar Akbar Rasjid, sembari menuturkan ada 21 wartawan dari media cetak, eletronik dan media online, yang aktif melakukan liputan di DPRD Kota Makasar.

Dari Tahun 1971 sampai dengan Tahun 1999, Kota Makassar dikenal dengan sebutan Ujung Pandang. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur, dan tumbuh menjadi salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta dan Surabaya.

Memiliki wilayah seluas 199,26 Kilometer (Km) persegi dengan jumlah penduduk 1,6 juta jiwa lebih, Kota Makassar secara demografis tergolong tipe multi-etnik dan multi-kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, yakni Suku Makssar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa dan Tionghoa. ”APBD Kota Makassar sebesar Rp 4,1 triliun, dengan PAD (Pendapatan Aseli Daerah) Rp 1,5 triliun. Untuk Tahun 2019 ini, PAD-nya ditargetkan meningkat meningkat menjadi Rp 1,9 triliun,” ujar Puspawari Haera, sembari menyebutkan Kota Makassar memiliki 15 kecamatan dan 153 kelurahan.

Sementara itu, ketika berkunjung ke DPRD Kabupaten Gowa, rombongan Wonogiri diterima oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Gowa, Rapiuddin Raping bersama Kabag Umum DPRD setempat, M Firdaus dan Kabag Persidangan Sukadi. Kabupaten Gowa terdiri 18 kecamatan, berpenduduk 800 ribu jiwa lebih dengan APBD sebanyak Rp 1,9 triliun dan PAD Rp 200 miliar. ”Ada 15 wartawan yang tergabung dalam Forwa (Forum Wartawan Gowa) yang aktif melakukan liputan di Gowa,” tutur Sekretaris Forwa, Muchtar Suma yang ikut hadir menerima rombongan Wonogiri.(suarabaru.id/bp)