Bagikan
Bupati Semarang Mundjirin bersama pejabat Provinsi Jateng saat meninjau stan di tengah kegiatan peringatan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak  (HKG) PKK ke-47 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di Lapangan Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Selasa (9/4/2019) lalu. Foto : Erna

UNGARAN – Kepala Desa Plumbon Joko Waluyo mengatakan, tahun 2020 wilayahnya ditargetkan bebas keluarga miskin. Target ini, sejalan dengan telah berjalannya program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang berhasil mengangkat nama Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.

“Bahkan, dari program ini pula Desa kami dinobatkan sebagai desa percontohan Kegotongroyongan bagi Kabupaten Kota di seluruh wilayah Jateng,” kata Joko Waluyo.

Dan benar saja, saat peringatan pada acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak  (HKG) PKK ke-47 Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 di Lapangan Desa Plumbon, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Selasa (9/4) lalu, desa ini mendapatkan pujian.

Tidak hanya dari Ketua

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang Bintang Narsasi Mundjirin, tapi juga Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah, Hj. Atikoh Ganjar Pranowo.

Joko mengungkapan, program “Satu Rumah Satu Sarjana” memiliki tujuan mulia yakni mengentaskan warga dari kemiskinan. “Program “Satu Rumah Satu Sarjana” telah berjalan sejak tahun 2017. Dan sejak tiga tahun berjalan diharapkan tahun 2020 mendatang keluarga miskin di Desa Plumbon tak ada lagi,” ungkapnya.

Program ini, paparnya, mengajarkan warga desa untuk saling membantu. Karena didalamnya terdapat sistem subsidi silang yakni bagi keluarga mampu diharapkan membantu keluarga yang kurang mampu.

Difokuskan

“Satu Keluarga Satu Sarjana”, memang diakui Joko difokuskan pada bidang pendidikan. Dimana, anak wajib sekolah mulai dari SD hingga SMA harus bisa dientaskan. Terutama, dari keluarga kurang mampu.

Sejalannya dengan program ini, Pemerintahan Desa Plumbon terus menyisir anak-anak yang wajib sekolah dari keluarga kurang mampu. “Setelah ditemukan anak wajib sekolah dari keluarga kurang mampu, kami membantu alat sekolahnya termansuk semua kebutuhan dan kelengkapan sekolah tak terkecuali suport dana,” jelasnya.

Cara Pemerintah Desa Plumbon menemukan anak wajib sekolah yang kurang mampu, dengan menyasar sekolah-sekolahan. Pada akhirnya, tiap sekolahan memiliki anak wajib sekolah dari keluarga kurang mampu kemudian didata.

Dari data yang dikantongi Pemerintah Desa Plumbon, disebutkan Joko, sejak tahun 2017 telah membantu sebanyak 105 anak dari keluarga kurang mampu. Tujuan akhirnya, usai lulus SMA anak wajib sekolah dari keluarga kurang mampu harus bisa mengeyam hingga minimal Sarjana Strata Satu atau S1.

“Hingga tahun 2019, anak kurang mampu yang dibantu pendidikannya dari program ini mencapai 160 orang. Tiap tahunnya, kami menargetkan turun 10 persen. Atau sekitar 40 kepala keluarga (KK). Semua itu bisa terwujud, asal kegotong royongan tidak luntur dan terus dipupuk oleh warga kami. Dan sejauh ini, warga kami tidak ada yang keberatan,” lanjutnya.

Dan benar saja, tiga tahun terakhir mengembangkan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” Desa Plumbon, hingga satu dasawarsa tahun 2019 tercatat 398 anak wajib sekolah (SD-SMA) dan bersih dari KK miskin dapat mengenyam pendidikan dan tidak lurus sekolah.

“Kami harapkan, anak muda di Desa Plumbon sukses di desa sendiri dan membesarkan desanya tidak perlu keluar ke daerah orang mengais rejeki,” imbuhnya.

Suarabaru.id/Erna

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here