REMBANG – Pemerintah secara serentak meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dilaksanakan secara live yang tersambung melalui video converence di 5 titik daerah penghasil garam, yakni Kabupaten Rembang, Indramayu, Bima, Kupang, dan Jeneponto, Sabtu (13 April 2019).
Selain itu, penyaluran KUR Garam Rakyat juga dilakukan di empat daerah dengan tema yang berbeda, diantaranya KUR Peternakan, Penggilingan Padi, dan Perikanan. Penyaluran KUR yang berpusat di Pamekasan ini merupakan bagian dari gerakan ketahanan pangan yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Acara di Pamekasan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sementara itu di Rembang, penyaluran KUR dihadiri Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iwan Faidi, Bupati Rembang H Abdul Hafidz, dan empat pimpinan bank yang terkait, yakni BNI, BRI, Mandiri, dan Bank Jateng.
Iwan Faidi melaporkan, penyaluran KUR di sektor garam hingga 11 April 2019 mencapai Rp 68,8 milyar, dengan total debitur sebanyak 2.354 orang dari petani garam. Sementara KUR yang disalurkan melalui BNI sebanyak Rp 25,73 milyar, dengan debitur 742 orang.
Dikatakan, kegiatan penyaluran KUR Garam Rakyat dilatarbelakangi oleh pengoptimalan penyaluran KUR sektor produksi, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 8 Tahun 2018, tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Namun, penyaluran KUR saat ini lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan untuk peternak, nelayan, dan petani garam. Sehingga akses pembiayaannya lebih mudah dan tepat sasaran.
Bupati Rembang, H Abdul Hafidz menyambut gembira atas disalurkannya KUR Garam Rakyat secara serentak di empat daerah. Namun di balik itu ia menyatakan keprihatinannya atas kondisi ekonomi petani garam di daerahnya, akibat dampak dari jatuhnya harga garam.
Dikatakan, harga garam di Rembang tidak stabil, dan sekarang ini harga tertingginya Rp 800 per kilogram. Dulu, harga garam pernah mencapai Rp 3000, bahkan Rp 4000 per kilogramnya. Bupati merasa yakin jatuhnya harga garam itu karena ada permainan yang terorganisasi.
Untuk mengatasi jatuhnya harga garam, menurut Bupati, butuh campur tangan dari pemerintah pusat. Jika tidak, selamanya harga garam akan jatuh, dan petani tidak bisa menikmati hasilnya.
Selain itu, Bupati juga minta kepada segenap perusahaan untuk membantu petani garam di Rembang melalui program CSR guna menangani masalah saluran air untuk tambak garam.
“Banyak sarulan air untuk pengambilan bahan baku pembuatan garam yang kondisinya memprihatinkan, alias buntu. Kondisi ini kalau dibiarkan akan mempengaruhi produksi garam,” terangnya.(suarabaru.id/Djamal AG)
