blank
POLITIK UANG: Bawaslu mendeklarasikan anti politik uang, Minggu (20/1).

KOTA MUNGKID- Ketua Bawaslu RI Abhan melaunching Keluarga Anti Money Politics (KAMP) di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Minggu (20/1). Ditandai pelepasan balon Anti Hoax dan Deklarasi Anti Money Politics, dan Politisasi SARA.

Program KAMP itu dibentuk Bawaslu Kabupaten Magelang untuk mencegah dan membatasi ruang bermain para pelaku money politics dalam Pemilu 2019. Program KAMP itu merupakan kelanjutan dari Kampung Anti Money Politics Bawaslu Kabupaten Magelang menjelang Pikada Serentak 2018.

”Dengan deklarasi ini mari kita cegah money politics, kita lawan politisasi SARA dan
mari tolak hoax. Pilihlah pemimpin yang tidak terkooptasi hoax dan politik uang,” kata
Abhan didampingi Kapolres AKBP Yudianto Adhi Nugroho, Sekda Adi Waryanto, Ketua Bawaslu Magelang MH Habib Shaleh, dan Presidium Mafindo Puguh Tri Warsono.

Abhan menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Magelang yang gencar memerangi hoax, politik uang dan politisasi SARA. Dia mendorong agar Keluarga Anti Money Politics digencarkan hingga ke seluruh pelosok kampung. Rumah anggota KAMP nantinya juga akan ditempeli stiker Anti Money Politics.

”Kami ucapkan terima kasih dan salam kepada seluruh pihak yang membantu deklarasi ini
dengan penuh semangat. Meski hujan tetap semangat. Apresiasi kami untuk Bawaslu Kabupaten Magelang. Mari bersama kita wujudkan pemilu bersih tanpa politik uang,” imbuhnya.

Disebutkan, mewujudkan pemilu bersih dan berintegritas bukan hanya tanggung jawab KPU dan Bawaslu namun juga seluruh komponen masyarakat. Namun dia menegaskan bahwa seluruh penyelenggara pemilu juga wajib menjaga intergritas, serta selalu bersikap adil dan independen. Partai politik dan tim paslon juga harus taat dan patuh pada aturan. Harapan dia semoga Pemilu 2019 menjadi pemilu bermartabat dan punya integritas.

Kolaborasi

Deklarasi Anti Money Politics, Hoax dan Politisasi SARA itu merupakan hasil kolaborasi
antara PWI Kabupaten Magelang, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Polres
Magelang, Pemkab Magelang, Karang Taruna, KPU, KNPI, Bawaslu Kabupaten Magelang,
Panwascam dan Panwasdes se-Kabupaten Magelang, serta ratusan anggota masyarakat.
Kegiatannya dipusatkan di Pendapa dr H Soepardi.

Kapolres AKBP Yudianto Adhi Nugroho mengajak masyarakat untuk menjaga suasana kondusif selama masa kampanye Pemilu 2019 dengan tidak melakukan hoax dan politisasi SARA. Dikatakan bahwa Polres Magelang siap mendukung penuh KPU dan Bawaslu mewujudkan pemilu bersih dan bermartabat.

Dia menilai dukungan dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan program Bawaslu Kabupaten Magelang yakni KAMP. ”Mari bersama kita cegah hoax dan politisasi SARA. Polisi tidak akan segan menindak pelaku hoax,” katanya.

Sekda Adi Waryanto menandaskan bahwa pihaknya menyambut baik kerja sama semua pihak dalam menggelar Car Free Day (CFD) dan Deklarasi Anti Money Politics, Hoax dan Politisasi SARA itu. Disebutkan bahwa masyarakat sangat antusias sehingga rencananya program CFD akan digelar secara rutin di masa depan. ”Lewat CFD kami ingin menyediakan ruang sehat dan udara bersih bagi masyarakat untuk olahraga dan rekreasi bersama keluarga, murah dan tidak terganggu kendaraan. Ini juga ruang untuk pelaku UMKM mengenalkan produknya. Perputaran roda ekonomi kita harapkan menciptakan multiplier effect yang menguntungkan,” katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang MH Habib Shaleh menambahkan berita hoax adalah berita palsu atau berita bohong yang bertujuan menyesatkan informasi, sehingga sebuah informasi menjadi tidak jelas benar atau salah. Penyesatan informasi itu bisa menimbulkan kerawanan pemilu dan memecah belah masyarakat. Terkait KAMP, Habib menjelaskan program itu bertujuan membatasi ruang gerak dan ruang bermain pelaku money politics, serta perilaku kampanye curang lainnya. Dia merencanakan merekrut 20 ribu keluarga hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

”Ini merupakan pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya keluarga, di mana relawan Keluarga Anti Money Politics akan menyosialisasikan bahaya politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoax, SARA dan pelanggaran lainnya kepada masyarakat,” kata Habib.

Disebutkan masyarakat yang ingin pemilu berlangsung bersih, jujur dan adil bisa mendaftar ke kantor Bawaslu Kabupaten Magelang dan 21 kantor Panwascam se-Kabupaten Magelang. Masyarakat juga bisa minta difasilitasi Panwasdesa setempat. (ach)