NGABLAK – Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dr Ir Danis Hidayat Sumadilaga MEng, menyatakan bahwa program berbasis masyarakat yang di desa akan jalan terus. Bahkan dari tahun ke tahun akan selalu ditingkatkan.
Dia mengatakan hal itu ketika ditemui di rumah Kepala Desa Pandean, Ngablak, Kabupaten Magelang, beberapa hari lalu. Kunjungan tersebut bersama anggota Komisi V DPR RI Ir H Sudjadi, sejumlah pejabat PU Cipta Karya, Pj Sekda Adi Waryanto, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sutarno, beberapa camat dan kepala desa. Setelah mengecek pembangunan drainase di desa itu, selanjutnya rombongan meninjau pembangunan kompleks Makam Dalangan di kaki Gunung Telomoyo, program pengelolaan sampah, program air minum, serta infrastruktur di Gunung Andong, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak.
Pada hari yang sama rombongan meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko, Kecamatan Dukun. Selebihnya meninjau infrastruktur Candi Mendut dan Candi Pawon, sambil melihat jalan lingkungan, drainase, dan sanitasinya. Kunjungan hari itu ditutup dengan dialog di Balai Ekonomi desa (Balkondes) Karangrejo, Kecamatan Borobudur.
Dirjen mengatakan, sebagai bukti pembangunan berbasis masyarakat terus berlanjut antara lain program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang tahun lalu sebanyak 600 desa se-Indonesia, tahun ini 900 desa. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) yang tahun ini 18 ribu desa, tahun depan juga akan ditambah. ”Apa yang diusulkan akan dipelajari apakah sesuai kriteria yang ada. Kalau memang memberi manfaat bagi masyarakat, kenapa tidak,” katanya.
Pemerintah Pusat
Dalam kunjungan tersebut, lanjutnya, dia ingin melihat yang selama ini sudah diprogramkan. Baik berupa pembangunan infrastruktur desa, jalan, air bersih, penataan kawasan, maupun makam. Menurut dia dukungan dana dari Pemerintah Pusat cukup besar, untuk Kecamatan Ngablak saja sekitar Rp 10 miliar. ”Yang penting bukan proyeknya tetapi manfaatnya. Sebagai contoh dengan ditatanya kawasan pemakaman Dalangan, Desa Girirejo, kalau sebelumnya jumlah pengunjungnya 100 sampai 200 orang, kini menjadi enam ribu orang,” imbuhnya.
Ditegaskan, tugas pemerintah menyediakan sarana prasarana sehingga terjadi aktivitas. Hal itu membuat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik.
Manfaat lain,
warga
masyarakat yang tidak punya air bersih menjadi punya. Selain itu sanitasi dibangun menjadikan sekian ratus keluarga bisa menikmati, terutama yang terkait air bersih dan sanitasi. Karena air dan sanitasi itu kebutuhan mendasar. ”Tujuannya cuma satu kesejahteraan masyarakat lebih baik. Ukurannya ekonomi membaik, kegiatannya membaik, kesehatannya membaik,” tandasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Ir H Sudjadi, dalam kesempatan berdialog dengan sejumlah kepala desa (kades) dia meminta kades membuat usulan pembangunan sesuai kebutuhan di desa masing-masing. Dia akan memperjuangkan melalui Pemerintah Pusat.
Pj Sekda Adi Waryanto berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan bantuan di Kecamatan Ngablak. Usulannya merupakan sinergi sejak awal musyawarah perencaanan pembangunan desa (musrenbangdes), diusulkan ke kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya pembangunannya ada yang dibiayai APBDes, APBD kabupaten, dan APBN. ”Pemkab Magelang belum mampu menanggung seluruh kebutuhan karena wilayahnya yang luas dan kemampuan keuangan daerahnya terbatas. Usulan dari masyarakat yang harus didanai APBN akan diusulkan kembali,” katanya. (ach) Komisi V
