Bagikan
BERSAMA TIPD : Saat Bupati Blora H. Dojok Nugroho (depan kiri), memimpin rakor bersama tim pengendali inflasi daerah bersama TIPD, Selasa (9/10). Foto : Wahono

BLORA – Bupati Blora H. Djoko Nugroho, mengklaim tingkat inflasi di daerahnya tergolong terendah di Jawa Tengah, dan berharap kesetabilan harga bahan pokok di bidang pertanian bisa terus terjaga.

Harapapan itu dibeber Bupati Blora saat memimpin rapat koordinasi (rakor) bersama tim pengendali inflasi daerah (TIPD), Selasa (9/10), di ruang pertemuan Setda setempat.

“Masyarakat miskin di Blora 70 persennya adalah petani, saya berharap jumlah tersebut bisa ditekan, dan inflasi tetap terjaga di level rendah,” tandasnya.

Dalam rakor itu, Bupati Djoko Nugroho didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, dihadiri Kepala BPS Heru Prasetyo, dan Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah Dian Nugraha.

Rakor optimalisasi peran TPID dalam pengendalian inflasi itu, menurut Djoko Nugroho, bahwa nilai inflasi di Kabupaten Blora aman secara global, nasional dan regional (Jateng).

“Meski BBM naik, dan nilai tukar rupiah mencapai diatas Rp. 15.000, tingkat inflasi di Kabupaten Blora secara keseluruhan aman,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statisitk (BPS) setempat, Heru Prasetyo, memaparkan bahwa inflasi atau kenaikan harga dari waktu ke waktu akan terus meningkat terus.

Daya Beli Rendah

Diakuinya, Blora pernah deflasi pada Maret, dan tertinggi pada Januari 2018, karena awal tahun dan juni adalah Lebaran dan musim masuk sekolah, semua itu . banyak dipengaruhi pada harga makanan.

Di acara yang sama, Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, Dian Nugraha, menyebut Inflasi yang tinggi akan memicu rendahnya daya beli masyarakat.

Sedangkan daya beli yang rendah, akan memicu rendahnya konsumsi komoditas di pasar barang, harga-harga komoditas akan menurun, dan disisi produksi maupun konsumsi akan mengalami kontraksi.

“Goncangan sektor moneter, akan berpengaruh di  sektor riil atau sebaliknya, bebernya,” ungkap Dian Nugraha.

Hanya saja di kabupaten dan kota, tetap harus mengendalikan daya belinya, dan ketika daerah jadi produsen akan kesulitan ketika hasil produksi tidak mampu memenuhi permintaan pasar.(suarabaru.id/wahono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here