SEMARANG-Gairah investasi di Provinsi Jateng menggeliat. Angka Rp 51,5 triliun yang menandai kenaikan dari target investasi Rp 41,7 triliun pada 2017 itu dicapai saat dunia investasi di Tanah Air memasuki era pelayanan perizinan yang serbadigital.
Mudah, murah, dan terbuka menjadi tiga matra pelayanan yang berlabel Online Service Submission (OSS), yang diluncurkan oleh Kemenko Ekuin, 9 Juli lalu, yang di provinsi ini direspons dengan titik mula pelayanan pada 11 Juli. OSS dipayungi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Reformasi yang memudahkan setiap orang dan perusahaan untuk berinvestasi itu berpatokan pada pilar-pilar standar nasional dan internasional, sistem teknologi informasi secara penuh, komitmen (dengan memberi kesempatan waktu untuk melengkapi persyaratan), diawasi oleh profesi bersertifikat, dan memastikan keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.
Lalu, bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng memacu kinerjanya, sehingga mampu menjadi provinsi terbaik dalam BKPM Investment Award 2018? Jateng mengalahkan Jatim dan DKI Jakarta yang menempati peringkat kedua dan ketiga.
”Strategi kami, memacu reformasi pelayanan dan reformasi kelembagaan,” kata Kepala Dinas, Prasetyo Aribowo, kemarin.
Secara piramida, konsep penggairahan investasi itu dilakukan dengan tahapan-tahapan sistematis sejak Januari hingga Desember 2017. Dimulai dengan audit sistem dan pengembangan infrastruktur kelembagaan, kemitraan strategis, akselerasi perencanaan dan kinerja investasi, akselerasi pelimpahan wewenang, pengembangan model eservice, simulasi sistem layanan, migrasi e-service, dipuncaki target service exellence. Dengan tahapan-tahapan itulah Dinas PMPTSP berkoordinasi, dan kabupaten/ kota menyesuaikan irama kinerja pelayanannya.
Prasetyo melihat pemeringkatan penyelenggaraan PTSP terbaik nasional dalam BKPM Award adalah bagian dari determinasi moral yang mendorong kegairahan pelaksanaan pelayanan perizinan. Kriterianya menyangkut aspek sumberdaya manusia, sarana-prasarana, dan kelembagaan.
”Aspek SDM meliputi kompetensi penanaman modal, pengelolaan, dan kompetensi pengalaman pengelolaan layanan. Sarana-prasarana terkait dengan sistem layanan dan komposisi ruangan. Sedangkan kelembaan menyangkut kinerja, kewenangan, integritas, soliditas, dan kesinambungan,” jelasnya.
Dari penilaian oleh tim berbagai kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menko Perekonomian, DPMPTSP Jateng menjadi yang terbaik di antara 10 provinsi yang menjadi nomine.
Di tingkat kabupaten, Sragen menduduki posisi kedua; sedangkan Boyolali, Cilacap, Demak, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Semarang, dan Wonogiri menjadi nomine. Pada tingkat kota, Surakarta dan Semarang meraih peringkat kedua dan ketiga.
”Award ini untuk mendorong peningkatan perekonomian di daerah-daerah, yang muaranya untuk membuka lowongan pekerjaan dan meningkatkan daya saing,” tutur Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menerima award dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengapresiasi kinerja Prasetyo dan jajarannya.
”Kawan-kawan hebat, mampu membuktikan peningkatan kemudahan pelayanan perizinan usaha,” katanya. (suarabaru.id/sl))
