blank
Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kiri) menyampaikan jawaban atas pemandangan umum para Anggota Dewan. Ini disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Wonogiri.(suarabaru.id/bp)
WONOGIRI – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan dari komponen pendapatan APBD. Dampaknya, menjadikan Pendaptan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan. Tahun 2018 ditargetkan Rp 227.465.150.842,-, jumlah ini terhitung menurun dibandingkan relasiasi PAD Tahun 2017 yang mencapai Rp 333.840.434.904,91. Penyebabnya, karena dana BOS dikeluarkan dari komponen PAD.
Bupati Wonogiri Joko Sutpo, menyampaikan hal ini ketika memberikan jawaban atas pemandangan umum Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Wonogiri, Mulyadi, terkait dengan pengajuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. Penyampaian jawaban ini, dilakukan di forum rapat paripurna DPRD Wonogiri yang dihadiri 27 dari 45 anggota Dewan. Rapat dipimpin Ketua DPRD Setyo Sukarno, didampingi Wakil Ketua Dekik Suhardono, Basriyono dan Sunarmin serta Sekretaris DPRD Gatot Siswoyo.
Turut hadir dalam rapat peripurna ini, Wakil Bupati (Wabup) Edy Santosa, Dandim 0728 Wonogiri yang diwakili Pasi Intel Lettu Mulyono bersama jajaran Forkompinda, berikut para pejabat dari ekskutif termasuk para pimpinan dinas dan instansi serta para camat.
Menurut Bupati, realisasi PAD Wonogiri setiap tahun selalu mengalami kenaikan yang signifikan. Tahun 2016 misalnya realisasi PAD Wonogiri mencapai Rp 218.604.854.595,- Kemudian realisasi PAD pada Tahun 2017 naik menjadi Rp 333.840.434.904,91. Tapi untuk Tahun 2018 ini, karena dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dikeluarkan dari komponen pendapatan, maka target PAD-nya hanya sebanyak Rp 227.465.150.842,-.
Terkait dengan dikeluarkannya dana BOS dari komponen pendapatan, itu berlaku untuk seluruh kabupate/kota se Indonesia. Yakni berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Dalam Negeri Nomor: 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2018. ”Mengenai saran agar PAD terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, akan saya tindaklanjuti dengan tetap memperhitungkan potensi yang ada,” tegas Bupati Joko Sutopo.
Selain Mulyadi, ada enam anggota DPRD Wonogiri yang juga menyampaikan pemandangan umum melalui masing-masing farksinya. Mereka adalah Susanto dari Fraksi Partai Demokrat, Budi Sudibyo (Fraksi Partai Golkar), Yekti Dewi Basuki (Fraksi PAN), Sugiharno (Fraksi Partai Gerindra), Sriyanto (Fraksi PKS), dan Suparmo dari Fraksi Persatuan Kebangkitan Nasional (FPKN) yang merupakan koalisi PPP, PKB dan Partai Nasdem.
Menjawab pemandangan umum yang disampaikan Susanto, Bupati menegaskan bahwa pelaksanaan program yang telah dituangkan dalam APBD terus ditingkatkan. Sehingga, seluruh program dapat diwujudkan output, outcome dan dampaknya serta manfaatnya kepada masyarakat. ”Sejalan dengan garis kebijakan yang akan kami laksanakan pada Tahun Anggaran 2019,” jelas Bupati.
Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian kinerja dari Kementrian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), kinerja Pemkab Wonogiri memperoleh nilai B. ”Wonogiri menempati peringkat 3 di Provinsi Jateng,” ujar Bupati yang disambut tepuk riuh oleh hadirin.
Pada rapat paripurna tersebut, tampil pula ke podium Ketua Komisi II DPRD Wonogiri, Sardi, untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum terkait dengan pengajuan dua Raperda Inisaitif oleh Komisi II, yakni Raperda Kepemudaan dan Raperda Perlindungan Pemerdayaan Petani. Seusai Sardi menyampaikan jawaban, giliran kemudian tampil Ketua Komisi III DPRD Wonogiri, Bambang Sardiyanto, untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum terhadap Raperda Inisiatif Komisi III tentang pengelolaan sampah.(suarabaru.id/bp)