KUDUS (SUARABARU.ID) – Pencairan dana bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 2020 mengalami penundaan karena rencana sosialisasi pencairan belum bisa terlaksana akibat mewabahnya virus corona atau COVID-19.
“Sebelum pencairan, memang harus ada sosialisasi terlebih dahulu terkait teknis pencairan dan pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ),” kata Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo di Kudus, Selasa.
Ia mengungkapkan sosialisasi akan menghadirkan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng maupun inspektorat.
Hanya saja, lanjut dia, hingga kini kegiatan tersebut belum terlaksana akibat adanya wabah COVID-19.
Pemerintah, lanjut dia, juga melarang kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, sehingga sosialisasi juga tidak memungkinkan digelar saat ini.
Demikian halnya, kata dia, partai politik juga tidak memungkinkan melaksanakan kegiatan, terutama yang menghadirkan banyak orang.
Ia mengakui hingga kini memang belum bisa memastikan kapan bisa cair karena penanganan wabah penyakit COVID-19 belum berakhir.
“Anggaran sebesar Rp1,2 miliar untuk diberikan kepada 10 partai politik peraih kursi di DPRD Kudus tidak ada perubahan atau terkena pergeseran anggaran untuk penanganan COVID-19,” katanya.
Menurut dia, nilai bantuan keuangan untuk masing-masing partai itu berdasarkan jumlah perolehan suara dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp2.550.
Sebanyak 10 partai politik memiliki kursi di DPRD Kudus, yakni Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, PKB, PKS, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.
Partai politik yang mendapatkan bantuan terbesar, yakni PDI Perjuangan karena pada Pemilu Legislatif 2019 mendapatkan delapan kursi, disusul PKB meraih tujuh kursi.
Partai politik yang mendapatkan dana bantuan paling sedikit, yakni PPP, Partai Hanura, dan Partai Demokrat yang masing-masing mendapatkan dua kursi.
“Sesuai ketentuan, dana bantuan tersebut hanya terbatas digunakan untuk kesekretariatan sekitar 40 persen dan pendidikan politik sekitar 60 persen,” katanya.
Ant-Ab
