blank
Penyemprotan disinfektan di sebuah desadi Welahan

JEPARA (SUARABARU.ID) – Dampak yang ditimbulkan oleh penyebaran virus corona menjadi salah satu  fokus perhatian Fraksi Demokrat, PKS, Berkarya dan Hanura (DKBH) DPRD Jepara. Sebab covid-19  ini bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi  semua bidang  terpengaruh termasuk bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu Fraksi DKBH minta kepada Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mempercepat pembagian  Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat. Sasarannya bukan saja nelayan, tetapi juga warga masyarakat rentan lainnya.

blank
Penterahan bantuan sembako bagi warga terdampak secara simbolis olehM. Latifun di Welahan.

“Para tukang ukir saya pikir perlu mulai diperhatikan. Sebab mereka malah berhenti bekerja. Juga tukang amplas, tukang becak, sopir angkot, pengemudi ojeg yang kemudian pendapatnya  ada yang berhenti sama sekali. Sementara harga pangan merangkak naik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi DKBH DPRD Jepara, M. Latifun, S.Sn, ST, MT kepada SuaraBaru.Id disela-sela penyerahan bantuan 400 paket sembako dan 5000   masker kepada warga terdampak akibat virus corona diberbagai tempat, Jum’at (3/4-2020) siang.

Penyerahan bantuan dilakukan dibeberapa desa di Welahan, Jepara dan Mlonggo. Penyerahan bantuan juga dilakukan bersama Zumaroh, anggota DPRD dari Partai Demokrat.

Menurut Latifun, para pekerja disektor industri yang paling terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. “Mereka  bekerja di perusahaan  yang kemudian berhenti proses produksinya.

Sementara nelayan masih ada pemasukan, walaupun harga pangan merambat naik,” ungkap Latifun. Karena itu pemerintah kabupaten Jepara harus dengan cepat melakukan pendataan dan mempercepat kucuran bantuan jaring pengaman sosial untuk meringankan beban masyarakat.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah memberikan stimulus atau insentif bagi para pelanggan PDAM dengan memberikan potongan harga.

“Kalau pemerintah pusat  melalui PLN bisa memberikan keringanan  pembayaran listrik, saya yakin pemerintah kabupaten melalui PDAM bisa melakukan hal yang sama dengan memberikan keringanan 50 persen kepada para pelanggan,” ujar Latifun yang juga menjabat sebagai Ketua  Partai Demokrat.Kabupaten Jepara.

Penanganan Pemudik

Latifun juga  menyoroti efektifitas  penanganan pemudik Jepara, utamanya yang berasal dari daerah terdampak covid – 19 Jepara. “Pemeriksaan warga yang baru pulang di dua pintu masuk Jepara yaitu  Welahan dan Mayong lebih efektif ketimbang kemudian menyerahkan pendataan kepada desa,” ujar Latifun.

Sebab penyebaran virus ini adalah melalui kontak dan interaksi langsung. Ia khawatir, jika ada warga Jepara yang  telah terjangkit virus kemudian bertemu dan berkumpul dengan keluarga hingga semuanya tertular.

Pendataan warga  Jepara yang pulang kampung juga bisa dilakukan dengan semua operator bus. “Semua penumpang bus diwajibkan untuk mencatat semua nama penumpang beserta alamat dan nomor telpon.

Dengan demikian mumudahkan pemerintah desa, puskesmas dan Satgas melalukan pemantauan dan pengobatan,” ujar Latifun.

Biaya pemeriksanaan laboratorium yang tidak murah  juga menjadi perhatian fraksi DKBH. “Jangan hanya warga yang telah positif terjangkit covid-19 yang dibiayai pemerintah, tetapi warga yang telah dinyatakan masuk kriteria orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan juga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium gratis  atas biaya pemerintah,” ujar Latifun berharap.

Ia juga mengusulkan pemerintah segera membuat   tempat karantina bagi  baik ODP, PDP maupun warga yang baru pulang dari  daerah terjangkit. Sebab daya tampung rumah sakit sangat terbatas sebab hanya   disiapkan 25 ruang ODP dan 25 ruang isolasi.

“Kita bisa gunakan kampus Undip di Teluk Awur yang memiliki kapasitas cukup besar,” ujar Latifun. Sebab ia meragukan efektifitas isolasi mandiri dirumah,  sebab  keterbatasan pengetahuannya mengenai hal itu, tambahnya.

Hadi Priyanto