blank
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menandatangani SK pengangkatan 186 Kades hasil Pilkades serentak tahan III Tahun 2019.(Foto: Humas Pemkab)

WONOGIRI (SUARABARU.ID) – Dana desa, diharapkan dapat untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Demikian ditegaskan Bupati Wonogiri, Joko ‘Jekek’ Sutopo, Senin (16/12), ketika memberikan sambutan pada upacara pelantikan massal sebanyak 186 orang Kepala Desa (Kades), yang digelar di Pendapa Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Wonogiri, Semedi Budi Wibowo, menyatakan, para Kades yang dilantik secara massal ini, merupakan hasil dari Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap III Thaun 2019 di Kabupaten Wonogiri yang digelar serentak di 186 desa, yang diikuti oleh sebanyak 462 orang calon. Upacara pelantikan,. diawali dengan pengucapan sumpah dan janji, diteruskan penyematan atribut tanda jabatan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai Kades, dirangkai dengan serah terima jabatan dan penyerahan buku memori desa.

Acara ini, diwarnai teriakan yel-yel yang dipimpin langsung oleh Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo. ”Siapa kita ?” teriak Bupati yang dijawab ”Indonesia” oleh para Kades secara serentak seraya masing-masing mengangkat lembar SK pengangkatannya sebagai Kades. Diteruskan: + ”Ideologi kita ?” – ”Pancasila.” + ”Tanggungjawab kita ?” – ”NKRI harga mati.” + ”Bupati kita ?” – ”Jekek.”

blank
Kapolres Wonogiri AKBP Christian Tobing, tampil memberikan sambutan pengarahan kepada 186 Kades. Ini dilakukan bersamaan dengan acara pelantikan massal Kades di Pendapa Kabupaten Wonogiri.

Adil Makmur:
Kepada para Kades yang dilantik, Bupati mengingatkan landasan yuridis pengelolaan pemerintahan desa dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor: 6 Tahun 2014. ”Esensi dari undang-undang itu, memberikan otoritas kewenangan kepada Kades untuk melakukan langkah improvisasi dan inovasi, terkait dengan tata kelola desa yang dipimpinnya.” tegasnya.

Diingatkan, pembangunan desa harus dilaksanakan secara linier dengan aspek pertumbuhan ekonomi. Tapi, tegas Bupati, yang sementara ini terjadi, prioritas pembangunan desa masih berkutat pada upaya membangun tugu gapura dan pembangunan rabat jalan. ”Mari sekarang kita fokuskan pada tekat untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” tandas Bupati sembari melemparkan pertanyaan: ”Apakah setuju ?,” yang dijawab serentak: ”Setuju.”.

Kabupaten Wonogiri memiliki sebanyak 251 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Jumlah dana desanya mencapai Rp 227,333 miliar lebih. Dengan dana sebanyak itu, ditambah alokasi bantuan Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil pajak, serta konstribusi keuangan dari Pendapatan Aseli Desa (PADes), diharapkan dapat mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri.

blank
Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyematkan atribut tanda jabatan kepada Kades yang dilantik. Sekitar 90 persen petahana, kembali memenangkan Pilkades tahan III Tahun 2019 di Kabupaten Wonogiri.

Angka Kemiskinan:
Kata Bupati, angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri saat ini masih mencapai angka 10, 7 persen, dan jumlah Rumah Tak Layak Huni (RTLH) milik warga miskin sebanyak 10.300 unit. Angka kemiskinan di Wonogiri ini, masih sangat krusial dan perlu dilakukan langkah percepatan untuk menanggulanginya. Caranya, tandas Bupati, mari kita sinergikan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) terkait keberadaan dana desa, ADD, bagi hasil pajak dan PADes, dengan tata kelola APBD Kabupaten Wonogiri. ”Apakah semua siap dan sanggup untuk melaksanakan percepatan pengentasan kemiskinan ?,” tanya Bupati yang dijawab serentak oleh para Kades: ”Sanggup.”

Ikut hadir memberikan sambutan Kapolres AKBP Christian Tobing dan Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno. Kepada para Kades yang baru dilantik, diingatkan bahwa Kades bukan milik keluarga pendukung saja, tapi harus dapat berdiri di atas semua kepentingan masyarakat dalam kiat meningkatkan kesejahteraannya.

Ketua DPRD Setyo Sukarno, minta agar para Kades yang baru dilantik, dapat menjadi pelayan terbaik bagi masyarakatnya. ”Satukan kembali seluruh elemen masyarakat, termasuk mereka yang dulu merasa ‘terluka’ dalam proses Pilkades,” tegas Setyo Sukarno sembari menambahkan, jangan seperti Anggota Dewan yang setelah dilantik langsung terjerat pinjaman kredit.

Bambang Pur