blank
Anggota Bawaslu Wonosobo, Danil Arviyan menyerahkan album kompilasi kepada salah satu perwakilan komunitas musik yang masuk dalam album "Bawaslu Wonosobo In Collaboration With Community Tolak Politik Uang". (Foto : SuaraBaru.id/Muharno Zarka)

WONOSOBO (SUARABARU.ID) – Menjelang Pilkada 2020, Bawaslu Wonosobo meluncurkan album musik tolak politik uang. Album dengan label “Bawaslu Wonosobo In Collaboration With Community” tersebut berisi enam lagu bermuatan pesan ajakan tolak money politik.

Album musik tolak politik uang diluncurkan bersamaan dengan peluncuran buku hasil pengawasan Pemilu 2019 di Wonosobo melalui event “Gelar Budaya Bawaslu Wonosobo” di Gerbang  Mandala Wisata setempat, Minggu (8/12).

Gelar Budaya Bawaslu juga dimeriahkan dengan Festival Kuda Kepang tolak politik uang. Sejumlah grup kesenian tradisional menampilkan tariannya yang diselipi pesan anti politik uang dalam Pemilu maupun Pilkada 2020 mendatang.

Ketua Bawaslu Wonosobo, Sumali Ibnu Chamid mengatakan peluncuran album musik tolak politik uang merupakan buah kerjasama antara Bawaslu dengan komunitas seni di Wonosobo selama dua tahun. Dalam kampanye anti money politik komunitas seni selalu dilibatkan.

“Sejak 2017, Bawaslu sudah berkolaborasi dengan komunitas musik. Tahun 2018, Komunitas Wonosobo Rock City (KWRC) telah menciptakan lagu ‘No Money Politic’. Kampanye anti politik uang sangat efektif bagi generasi muda dan kaum milenial,” katanya.

Kualitas Demokrasi

Dari satu lagu ini, imbuhnya, beberapa komunitas musik di Wonosobo tergerak untuk terlibat. Yakni, Komunitas Wonosobo Elekton (Welkom), Jama’ah Sholawat Ahbaburrasul, komunitas Hip Hip, Komunitas Reagge Java Town dan Komunitas Kandank Seni Mandala.

“Album musik ini kompilasi multi genre musik, dari dangdut, rock, hip hop, reagge dan sholawat. Semua berisi ajakan tolak politik uang. Setelah diluncurkan, album musik kompilasi akan diputar di radio agar bisa didengar warga secara luas,” cetusnya.

Assisten Bidang Administrasi Pemerintatah Sekda Wonosobo, Aziz Wijaya mengatakan upaya Bawaslu setempat dalam menekan potensi politik uang dalam Pemilu dan Pilkada harus didukung semua pihak, karena politik uang jadi akar dari korupsi.

“Saya berharap keterlibatan komunitas dan masyarakat akan mampu menumbuhkan kesadaran warga menolak politik uang. Kegiatan ini harus berdampak dalam pada kualitas demokrasi dalam Pemilu maupun Pilkada,” tegasnya.

Pemilu dan Pilkada yang demokratis, tambah Aziz, salah satu indikatornya adalah tidak ada politik uang. Warga memilih pemimpin berdasarkan hati nurani dengan melihat rekam jejak dan kualitas calon bukan politik uang atau tekanan pihak tertentu.

Muharno Zarka/mm