Pertamina Dukung Penggunaan LPG Non Subsidi di Lingkungan ASN
Pemkab Wonosobo dan Pertamina mendukung penggunaan LPG non subsidi di lingkungan ASN. (ist.)

Semarang – Pemerintah kabupaten Wonosobo bersama Pertamina MOR IV Jateng – DIY mendeklarasikan penggunaan LPG Non Subsidi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Deklarasi ini dalam rangka mengedukasi masyarakat dengan ekonomi yang mampu.

Hal ini diungkapkan Sales Area Manager Pertamina wilayah Semarang, Nyoman Sumarjaya, saat dijumpai di Kantor Pertamina Region IV Semarang, Senin (2/12/2019).

Dia mengungkapkan, dengan target sebanyak 500 tabung LPG non subsidi bermerk dagang bright gas, Jumat (29/11), Pemkab Wonosobo dan Pertamina berhasil menukarkan sebanyak 107 tabung LPG 3 kg ke Bright Gas 5,5 kg di lingkungan ASN.

“Program trade in LPG ini merupakan program yang sangat baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. LPG 3 kg merupakan bahan bakar yang disubsidi oleh negara dan peruntukkannya hanya bagi masyarakat miskin, nelayan kecil dan petani,” ujar Nyoman.

Program trade in atau penukaran LPG subsidi ke non subsidi hasil deklarasi ini rencananya akan diselenggarakan selama 1 bulan kedepan.

Nantinya, lembaga penyalur agen LPG non subsidi dari Pertamina akan berkeliling dan mendirikan booth penukaran di setiap kantor dinas.

“Bagi masyarakat umum, Pertamina juga akan mendirikan Pertamax Bright Corner yang ditempatkan di pusat keramaian dan rumah makan sebagai upaya edukasi penggunaan LPG non subsidi bright gas bagi masyarakat mampu. Kami menargetkan yang sama bagi masyarakat yaitu 500 tabung nantinya akan ditukarkan,” tambah Nyoman.

Sementara itu, Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV, Anna Yudhiastuti, mengatakan bahwa Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senantiasa akan mendukung secara penuh deklarasi yang dilakukan oleh para Pemerintah Daerah terkait penggunaan LPG Non Subsidi Bright Gas.

Menurut Anna, selama ini penggunaan LPG bersubsidi 3 kg banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan penggunaannya juga dilakukan oleh masyarakat dengan ekonomi yang mampu.

“Kami berharap, Pemerintah Daerah di Jawa Tengah menjadi salah satu tolok ukur masyarakat dalam mengedukasi penggunaan LPG non subsidi sehingga teman-teman kita yang kurang mampu serta petani dan nelayan kecil bisa menikmati subsidi melalui LPG 3 kg,” tutup Anna. (suarabaru.id)