SEMARANG – Angka kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah yang masih tinggi membuat sejumlah pihak berpikir keras. Untuk menyatukan visi dan misi dalam mengatasi persoalan itu, Pemprov Jateng menggandeng berbagai pihak pemerhati perempuan untuk menggelar kongres perempuan pertama di Jawa Tengah.
Kongres perempuan digelar di Hotel UTC Semarang, Senin (25/11) dan dihadiri oleh 750 peserta yang berasal dari instansi pemerintah lintas sektor, tim penggerak PKK, organisasi-organisasi perempuan dan anak, serta komunitas pemerhati perempuan dan anak seluruh Jawa Tengah.
Kongres perempuan pertama di Jateng tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Bintang menegaskan, hasil kongres perempuan di Jateng akan menjadi acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia.
“Penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak memang harus dikeroyok bersama. Saya senang, karena Jateng menggelar kongres perempuan ini sebagai langkah mencari solusi. Saya berharap, hasil kongres ini tidak hanya untuk pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah, namun akan kami jadikan acuan dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia,” kata Bintang.
Bintang menambahkan, dalam indeks pembangunan perempuan dan anak, nilainya terus mengalami peningkatan. Artinya, berbagai persoalan perempuan dan anak sudah tertangani dengan baik. “Namun masih banyak hal yang harus diselesaikan. Maka saya apresiasi setinggi-tingginya pada Pemprov Jateng yang menggelar kongres ini sebagai langkah serius dalam mengatasi kekerasan dan diskrimasi perempuan dan anak,” tegasnya.
Penting Dilakukan
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, kongres perempuan memang hal yang penting untuk dilakukan. Selain memecahkan masalah yang sudah terjadi, kongres ini diharapkan dapat memprediksikan persoalan-persoalan perempuan di masa yang akan datang.
“Karena kita tidak bisa menggunakan cara lama, karena perubahan dunia begitu cepat. Bicara kekerasan atau diskriminasi perempuan, tidak cukup hanya yang begini-begini saja,” kata Ganjar.
Tentang meningkatkan daya saing perempuan, menurut Ganjar, perempuan tidak mungkin berdaya apabila tingkat pendidikannya rendah dan tidak memiliki keterampilan. Maka dalam kongres ini, diharapkan ada rekomendasi-rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan bagi perempuan.
“Kami tunggu rekomendasi-rekomendasi dari kongres ini, agar menjadi pertimbangan dalam penentu kebijakan. Kami juga berharap, dalam kongres ini dirumuskan agar perempuan berdaya secara ekonomi, sosial, politik, kesehatan dan lain sebagainya,” tegasnya.
Sebenarnya lanjut Ganjar, sudah banyak aksi nyata yang dilakukan Pemprov Jateng terhadai diskriminasi kaum perempuan. Diantaranya kerjasama dengan Polda dan Kejati terkait penanganan kasus KDRT dan juga membuka shelter-shelter untuk konsultasi.
“Kami juga mendorong berbagai instansi seperti pendidikan, sosial dan juga dinas perempuan untuk keroyokan bersama. Karena soal perempuan tidak bisa hanya diurusi dinas perempuan, semua harus bergerak bersama dan banyak sektor yang harus terlibat,” terangnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam penentuan kebijakan publik. Di Jateng lanjut dia, setiap Musrenbang, perempuan menjadi yang pertama selain anak dan difabel, untuk menyuarakan pendapatnya.
“Dengan begitu, maka kami berharap kebijakan yang diambil tidak selalu maskulin, tapi berprespektif gender,” pungkasnya.
SUARABARU.ID/Hery Priyono
