blank
Ketua PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir saat mengunjungi Universitas Muhammadiyah Kudus. foto:Suarabaru.id

KUDUS – Ketua PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengingatkan kepada para menteri baru di Kabinet Indonesia Maju untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan optimal sesuai bidang tugasnya.  Kerja-kerja yang hanya untuk mencari popularitas, harus sudah mulai ditinggalkan.

Hal tersebut disampaikan haedar di sela-sela meresmikan SM Corner Universitas Muhammadiyah Kudus, Kamis (24/10). Menurut Haedar, menteri baru agar bekerja secara optimal untuk membawa Indonesia maju sebagaimana nama kabinetnya.

“Harus benar-benar optimal. Kalau biasanya pejabat suka ke bawah untuk mencari popularitas, harus ditinggalkan mulai sekarang. Kalau harus turun ke bawah jangan sekedar salaman. Tapi harus menyelesaikan masalah. Itu namanya populisme yang sejati. Jangan pencitraan,” katanya.

Menurutnya, kerja menteri harus melahirkan outcome yang signifikan di tengah era populisme. Di mana pejabat biasanya suka angle turun ke bawah untuk mencari popularitas, saat ini harus mulai ditinggalkan.

“Kalau harus turun ke bawah, jangan sekadar salaman, tapi menyelesaikan masalah. Itu namanya populisme yang sejati. Jangan untuk pencitraan,” tegasnya.

Haedar juga berpesan, agar para untuk menjaga integritas dalam bekerja agar tidak terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Menteri akan menjadi sorotan publik, dan tentunya harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat.

“Jangan sampai tersangkut kasus di KPK. Ke depan jangan ada. Karena para menteri ini menjadi teladan,” ujarnya.

Publik, lanjut Haedar, hendaknya ikut membantu mendorong para menteri baru agar sukses dalam bekerja. Karena itu para menteri ini jangan dimanjakan dengan pujian berlebihan. Apalagi terhadap menteri-menteri muda.

“Kita senang ada anak muda. Tapi jangan dininabobokan dengan pujian. Karena jangan terlalu dipuji berlebihan sehingga dia lupa tugas utamanya. Sehingga dia masuk pada kesenangan untuk publikasi,”tandasnya.

Menag dan Mendikbud

Sementara, terkait posisi Menag yang dijabat Fachrul Razi yang notabene berlatar belakang militer, menurut Haedar tak soal, yang penting pemahaman agamanya baik.

“Menteri Agama dari militer? Semua menteri, termasuk Menteri Agama, saya percaya akan menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Bahkan dia tidak mempersoalkan dengan latar belakang pribadi seorang menteri. Dia menyontohkan pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto juga menunjuk Menag dari kalangan militer. “Soal latar belakang, itu kan bisa bermacam-macam. Dulu zaman Orde Baru pernah ada menteri agama, Letjen Alamsjah Ratu Prawiranegara, yang militer,” kata dia.

Haedar menegaskan orang yang terpilih menjadi menteri agama, baik nonmiliter atau militer, tak jadi soal. Yang penting, kata dia, sosok tersebut punya wawasan atau pemahaman agama yang baik.

“Jadi menteri agama militer, atau nonmiliter, yang penting punya pemahaman agama yang baik. Kemudian bisa menjalankan tugas sesuai tupoksinya dengan baik. Dan yang terakhir membawa Kementerian Agama makin maju, good governance dan bisa menjalin hubungan dengan semua kekuatan agama,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Haedar saat ditanya soal posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat Nadiem Makarim.  Menurut Haedar, semua harus memberi kepercayaan dan kesempatan kepada yang muda-muda, termasuk Mendikbud.

“Insya allah kalau sungguh-sungguh bekerja sama, baik internal dan masyarakat tentu akan berhasil menjalankan tugas,” tandasnya.

Ia mengatakan, islam mengajarkan untuk berprasangka baik terhadap setiap orang.  Atas dasar itu, ia percaya Nadiem akan berhasil menjalankan tugas sebagai Mendikbud.  Ketika nantinya ada kelemahan, ia pun mengajak semua pihak untuk melakukan koreksi bersama-sama.

“Mengurus kementerian tidaklah mudah, baik urusan teknis atau yang lain. Karena ini menyangkut hal besar, maka harus siap jika ada koreksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penunjukan yang dilakukan presiden tentu sudah melalui banyak pertimbangan. Tak terkecuali Mendikbud. Untuk itu, ia berharap Mendikbud harus membuka diri untuk belajar tentang pendidikan. Hal ini pun berlaku untuk semua menteri.

“Mengurusi pendidikan itu bukan hanya soal teknologi ataupun digital saja. Melainkan bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini,” jelasnya.

Ditambahkan dia, dari Muhammadiyah terus mengawal jalannya pemerintahan. Baik dimintai atau tidak dimintai oleh pemerintah. Muhammadiyah berupaya untuk memberikan kontribusi. “Bekerja sama menjadi keniscayaan untuk kehidupan bangsa Indonesia ini,” pungkasnya.

Suarabaru.id/Tm