Kebijakan Anggaran Perkuat Pengawasan Pilkada
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiudin. (hery priyono)

SEMARANG – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya digelar pertengahan tahun 2020, membuat sejumlah pihak mulai ancang-ancang mempersiapkan diri. Termasuk salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah.

Saat gelar acara diskusi Persiapan Pengawasan Pilkada 2020, Selasa (13/8/2019), Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng Rofiudin mengatakan, untuk penyelenggaraan Pilkada mendatang pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan.

“Dalam kontestasi pemilihan itu kan sangat rawan terjadi pihak-pihak yang menggunakan cara-cara yang kurang baik. Nah kami di Bawaslu berusaha mengawasi selama terjadinya proses pemilihan tersebut agar tidak ada tindak kecurangan,” katanya.

Dirinya menegaskan untuk mencegah terjadinya kecurangan, penguatan pengawasan adalah hal yang sangat penting. Salah satunya melalui kebijakan penganggaran di masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Rofiudin menjelaskan, anggaran penyelenggaraan dan pengawasan pilkada yang baik merupakan hasil dialog dan diskusi antara pemerintah daerah setempat dengan KPU dan Bawaslu. Karena bagaimanapun juga yang paling tahu kebutuhan anggaran ideal untuk perhelatan pesta demokrasi tersebut adalah kedua lembaga tersebut.

“Jangan seperti yang kemarin, ada daerah yang pengawasannya kurang lantaran penganggarannya tidak maksimal. Atau ada daerah yang secara sepihak menentukan sendiri anggaran penyelenggaraan dan pengawasan tanpa melibatkan kami. Padahal yang tahu persis berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemilihan tersebut adalah KPU dan Bawaslu,” katanya.

Untuk kedepannya terkait pilkada 2020, Bawaslu Jateng akan berkoordinasi serta berkomunikasi dengan pemda setempat terkait kebijakan anggaran untuk pengawasan tersebut dan menilai pemda mana saja yang kooperatif terhadap jalannya proses pesta demokrasi tersebut.

“Kalau seperti di Pemilu kemari kan semua anggarannya menggunakan APBN, tapi untuk yang Pilkada besok ini semuanya diserahkan ke masing-masing daerah yang menyelenggarakan pemilihan dengan menggunakan APBD,” pungkasnya. (suarabaru.id)