blank
Peserta Raker foto bersama sebelum penutupan yang dilakukan oleh Drs Kusmartono MPd, sekretaris LKKS Jateng

SEMARANG   – Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) merupakan ladang untuk beramal, karena yang diurusi adalah   penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penduduk Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 35 juta,  4,9 juta diantaranya merupakan PMKS dan  4,2  fakir miskin. Demikian dikatakan Edy Soesanto ketua LKKS Jateng  saat membuka rapat kerja LKKS kemarin di kantor Dinas Sosial Jl Pahlawan 12.

Raker bertajuk membangun komunikasi dan koordinasi pemerintah daerah, LKKS provinsi, kabupaten, kota dan LKS  se – Jawa Tengah itu, diikuti  perwakilan LKKS daerah dimaksud untuk menyamakan persepsi, diantara pembina, pengurus,  mensinergikan peran dan kapasitas LKKS dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuannya meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk mewujudkan LKKS eksis dan kuat, mengingat  anggota yang terdiri Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  mengurusi panti asuhan dan organisasi sosial (Orsos) yang jumlahnya terus bertambah.

Pendanaan

Chusadar, mewakili  Dinsos menyambut baik terselenggranya  Raker dan berjanji akan bersama-sama mengatasi kemiskinan, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dinas. Setelah berubah dari Badan  Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S)  menjadi LKKS, masalah yang muncul adalah pendanaan. “Tergantung kondisi daerah masing – masing memanfaatkan dana dari CSR ,( Corporate Social Responsibility  – red), sementara Dinsos melakukan pendataan.” Kata Chusadar.

Pembicara Novayanti Gunawan, menyampaikan permasalahan pemberdayaan dan pelayanan kesejahteraan sosial, Paulus Mudjiran membahas  organisasi, Sri Humaini As mengenai Data dan Humas ,Bambang Djatmiko perihal  kerjasama antarorganisasi sosial dan advokasi, dan Sukardi  masalah penelitian dan pengembangan,. (Suarabaru.id/Humaini As)