blank
Gubernur Ganjar Pranowo diwawancarai wartawan usai Rakor Penanggulangan Bencana. Foto: Resty

SEMARANG- Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo menyatakan, TNI, Polri, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota agar bisa menyinergikan semua kekuatan dalam menghadapi potensi bencana yang terjadi, seperti beberapa waktu yang lalu di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah terjadi banyak daerah-daerah yang mengalami kebanjiran dan tanah longsor.

Hal itu disampaikan Letjen Doni Monardo dalam Rapat koordinasi penanggulangan bencana di Jawa Tengah tahun 2019 di Gedung A lantai 5 Pemerintah Provinsi  Jawa Tengah, Rabu (13/2).

Rapat ini diikuti oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Komando Distrik Militer (Kodim), Kepolisian Resor (Polres), OPD Provinsi Jateng, dan Organisasi Kebencanaan.

Tercatat ada 126 titik longsor di Jawa Tengah dari mulai Januari hingga 12 Februari 2019 di 24 kabupaten atau kota. “Tentunya ini harus juga ada sebuah sinyal yang sangat kuat bagi kita untuk untuk segera memperhitungkan daya dukung agar kita segera bertindak untuk menyelamatkan ekosistem, terutama di kawasan hulu,” kata Doni.

blank
Suasana rakor penanggulangan bencaana di Jateng yang berlangsung di kompleks kantor gubernuran. Foto: resty

Sementara Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan, sebelumnya sudah berlangsung Rakornas penanggulangan bencana di Surabaya yang dibuka oleh Presiden. Kerja koordinatif pertama yang dilakukan dari BNPB itu sangat cepat, bahkan langsung ditindaklanjuti dengan surat edaran yang disampaikan ke gubernur.

“Di Jateng saya senang karena sudah terbiasa dengan melakukan koordinasi ini, sekarang ditambah melakukan penekanan kepada daerah-daerah yang memang tingkat potensi bencananya tinggi,” kata Ganjar.

Terkait dengan bagaimana kita memitigasi dan melakukan kondisi tanggap darurat, dikatakan, mereka sudah biasa. “Hanya kali ini kita meminta kualitas itu ditingkatkan, kuantitas ditambah. Termasuk pesan presiden, pendidikan tentang kebencanaan,” tandasnya.

Pertemuan rapat koordinasi ini diharapkan seluruh unsur, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan juga tentunya TNI, Polri untuk saling bersama-sama bagaimana kita membangun sebuah sistem terintegrasi yang tiap daerah tentunya berbeda persoalannya.

suarabaru.id/Haresti A. Amrihani