Bagikan
Ketua FKUB Kota Magelang, KH Mansur Siraj memberi sambutan pada acara ‘Doa Bersama Polres Magelang Kota dengan Tokoh Lintas Agama’, (Suarabaru.id/dok)

 

 

MAGELANG- Para tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Magelang sepakat menolak politisasi tempat ibadah untuk kepentingan Pileg maupun Pilpres 2019.  Hal ini guna terciptanya kondusivitas daerah selama gelaran pesta demokrasi.

Kesepakatan itu tertuang dalam deklarasi yang dibacakan Ketua FKUB Kota Magelang, KH Mansur Siraj dalam acara ‘Doa Bersama Polres Magelang Kota dengan Tokoh Lintas Agama’ di Gedung Wanita, kemarin. Pembacaan deklarasi diikuti seluruh peserta yang hadir.

‘’Kami sangat mengapresiasi forum ini dengan tujuan terciptanya iklim kondusif. Sepakat kita menolak politisasi tempat ibadah selama Pileg dan Pilpres,’’ kata Mansur.

Dia yang juga Ketua Baznas Kota Magelang ini mengungkapkan lima hal kondisi ideal yang dianjurkan kepada umat beragama. Kondisi pertama keimanan dan ketaqwaan umat yang semakin mantap.

‘’Kalau iman dan taqwa kita mantap, dijamin hati kita akan terasa damai. Kondisi ideal lainnya pengetahuan agama yang kuat, kerukunan umat beragama yang erat, berkembangnya akhlakul karimah, dan terciptanya peran serta umat beragama terhadap pembangunan bangsa,’’ ujarnya.

Pada acara itu Mansur juga  mengomentari kejadian dugaan pembakaran bendera atau kalimat tauhid yang dilakukan salah satu organisasi masa (Ormas) di Garut, Jawa Barat.

Menurutnya, sebaiknya serahkan masalah ini ke aparat penegak hukum yang dinilai paling berwenang. ‘’Tidak hanya kejadian ini, siapapun di antara kita yang mungkin melihat bendera atau sesuatu lain yang kadang tidak kita pahami, sebaiknya lapor ke polisi. Jangan bertindak main hakim sendiri yang dapat memicu konflik horisontal dan berdampak pada kondusivitas wilayah yang terganggu,’’ jelasnya.

Kapolres Magelang Kota, AKBP Kristanto Yoga Darmawan melalui Kabag Ops, Kompol Srihatmo mengemukakan, tahap kampanye Pileg dan Pilpres 2019 sudah dimulai 23 September lalu. Tahapan pun berlangsung sangat lama hingga 17 April 2019 mendatang.

‘’Di masa kampanye yang sangat panjang ini kita diuji. Pileg dan Pilpres ini ujian bagi kita semua bagaimana kita bisa menjaga iklim yang sejuk dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Saya pun mengajak untuk kita saling menjaga kondusivitas Kota Magelang,’’ pintanya.

Srihatmo melihat ujian momen Pileg dan Pilpres ini sudah mulai muncul. Salah satunya kasus yang terjadi di Garut. Dia juga menduga, dapat dimungkinkan akan muncul kejadian-kejadian lagi ke depan yang menjadi ujian di momen Pileg dan Pilpres 2019.

‘’Untuk kasus di Garut ini, biarkan polisi yang bekerja, tentu dengan profesional. Di sini, saya harap tidak ada mobilisasi massa karena opini-opini yang berbeda. Saya harap juga tidak terprovokasi yang dapat menimbulkan konflik horizontal,’’ pintanya. (Suarabaru.id/dh)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here