blank
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) IX Dewi Aryani di Gedung NU Kramat, Kabupaten Tegal, menyerahkan kartu KIS PBI ddaimpingii pejabat BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal serta dihadiri ratusan orang yang mewakili seluruh desa di Kecamatan Kramat pada Minggu (7/10). (Suarabaru.id/nino moebi)

 

TEGAL- Sebanyak 736.762 jiwa di Kabupaten Tegal  menerima kartu KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari APBN 2018. Hal itu terungkap dalam masa kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) IX Dewi Aryani di Gedung NU Kramat, Kabupaten Tegal, pada 5-7 Oktober 2018.

Acara penyerahan kartu KIS PBI oleh Dewi Aryani didampingi pejabat BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal serta dihadiri ratusan orang yang mewakili seluruh desa di Kecamatan Kramat pada Minggu (7/10).

Acara yg akan berlangsung di gedung NU Kramat di hadiri sedikitnya 200 orang yang mewakili seluruh desa di Kecamatan Kamat. Dewi Aryani menyerahkan kartu KIS PBI secara simbolik kepada warga Mangunsaren, Tarub, Wiwik Ariyanto, Edi Uswanto,  Rodarso dan warga Jatilawang Kramat Sanyem.

Selain sosialisasi mengenai pentingnya membiasakan gaya hidup sehat, Dewi berharap, bantuan kartu untuk warga miskin dari anggaran APBN ini dapat membantu masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Kartu selanjutnya akan di kirimkan ke alamat domisili masing masing sesuai alamat KTP.

Total penerima kartu KIS PBI dengan anggaran APBN untuk Kabupaten Tegal 2018 berjumlah 736.762. Untuk Kecamatan Adiwerna sebanyak 46.026, Balapulang 64.374, Bojong 55.041, Bumijawa 61.377, Dukuhturi 34.280, Dukuhwaru 32.689, Jatinegara 35.143, Kedungbanteng 27.411, Lebaksiu 45.273, Margasari 57.488, Pagerbarang 19.378, Pangkah 47.124, Slawi 23.355, Tarub 43.579, Warureja 36.111 dan untuk Kecamatan Kramat sebanyak 29.812.

Dewi yang bertugas di komisi IX DPR RI berjanji akan terus memperjuangkan hak hak rakyat terutama bidang kesehatan yang merupakan salah satu mitra kerja di komisi IX termasuk yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan.(Suarabaru.id/nin)