blank
Bambang Eko Purnomo, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng

SEMARANG – Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo mengatakan, Komisinya segera melakukan kajian atas potensi kenaikan target dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018.

Berdasarkan realisasi Dividen 10 BUMD per semester I yang mencapai 96,28 persen atau Rp 441,32 miliar, maka masih memungkinkan targetnya dinaikkan.

“Dividen itu kinerja tahun kemarin yang disetorkan tahun ini. Tapi melihat capaian setinggi itu (96,28%), Komisi C akan melakukan kajian agar potensi kenaikkan target dividen  masuk di perubahan (APBD 2018),” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Bambang Eko Purnomo yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng itu menilai, pencapaian 96,28 persen pada semester I itu jauh lebih tinggi dari target 50 persen di tengah tahun. Hal itu juga berarti pertumbuhan ekonomi Jateng cukup bagus tidak terpengaruh dengan inflasi maupun nilai tukar.

“Namun BUMD tidak boleh leha-leha dan berpuas diri. Harus terus menggenjot kinerja sehingga setoran dividen dapat meningkat,” tegasnya.

Untuk diketahui, 10 BUMD milik Pemprov Jatim tahun lalu saja mampu menyumbang dividen hampir Rp 3 triliun.(suarabaru.id/sl)

Dalam rakor pengendalian pelaksanaan APBD Jateng disebutkan sejumlah BUMD yang berhasil merealisasikan dividen 100 persen target. PT Bank Jateng sebesar Rp 341,13 miliar dari target pada APBD Murni Rp 333 miliar yang dinaikkan pada APBD perubahan Rp 341,13 miliar. PT SPJT Rp 20,9 miliar dari target APBD Murni Rp 20,3 miliar dan naik menjadi Rp 20,9 (APBD-P). Sedang yang melampaui target PT Jamkrida Rp 3,04 miliar (110,76%), PDAB Tirta Utama Rp 3,3 miliar (100,47%) dan PT SPHC Rp 7,2 miliar (103,18%).

Sementara PD BPR BKK realisasinya Rp 61,69 miliar (89,41%) dan PD CMJT Rp 4 miliar (61,64%). Dua BUMD belum menyetor dividen karena masih menunggu bagi hasil dari kantor Pusat, yakni PT Askrida (Rp 4,8 miliar) dan PT KIW (Rp 3 miliar). Dan satu BUMD belum ditarget dividen lantaran status lahannya masih dalam sengketa hukum.

“Kami akan teliti detail potensi dividen yang bisa dinaikkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018,” katanya.(suarabaru.id/sl)