Bagikan
Para siswa lulusan SMP berbondong-bondong mendaftarkan diri ke jenjang SMK Negeri, yang mayoritas membawa serta SKTM demi harapan pasti diterima dalam PPDB.(suarabaru.id/bp)
WONOGIRI – Sistem pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2018/2019, meresahkan anak didik, orang tua dan masyarakat. Sebab, para siswa pandai yang nilai Ujian Nasional (UN)-nya tinggi, terkalahkan oleh murid bodoh pemilik nilai UN rendah, yang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Hal ini dinilai telah menodai dan mencederai proses rekrutmen calon siswa baru di sekolah-sekolah negeri, termasuk sekolah berkategori favorit. Kebijakan yang dinilai irasional dan bertentangan dengan aspek edukatif ini, dikhawatirkan akan mempengaruhi penurunan kualitas pembelajaran dan merosotnya mutu pendidikan, utamanya terhadap murid di kelak kemudian hari. Para orang tua dan wali murid dari anak-anak pemilik nilai UN tinggi, mendesak agar pemerintah secepatnya meninjau ulang kebijakan yang berkait dengan SKTM, yang kini dijadikan salah satu persyaratan jaminan diterima bagi pendaftar.
Salah seorang tokoh masyarakat Wonogiri, Budi Priyanto, menilai, penggunaan SKTM sebagai jaminan diterima dalam PPDB, itu harus segera dibatalkan. ”Itu mencederai sistem pelayanan pendidikan dan merugikan masyarakat,” tegasnya. Mantan pimpinan Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Wonogiri ini, mengharapkan, agar dalam rekrutmen siswa baru tidak diwarnai muatan politis yang merugikan siswa pandai. Banyak anak-anak pandai pemegang nilai UN tinggi, kini kecewa berat, karena terkalahkan oleh murid-murid bodoh yang nilai UN-nya rendah.
”Siswa bodoh yang nilai UN-nya hanya 16 diterima karena membawa SKTM. Tapi ironisnya, anak-anak pintar dengan nilai UN 30-32 tidak dapat diterima dalam rekurtmen PPDB,” tegas Budi Priyanto. Kepada pamong desa dan camat, diserukan agar selektif dalam memberikan SKTM. Banyak anak orang kaya membawa SKTM demi tujuan agar anaknya diterima di sekolah negeri.
Terkait ini, para pengelola sekolah negeri, curiga mengapa aparat pemerintah desa dan kecamatan, begitu ringan membuatkan SKTM pada orang-orang yang tidak miskin, yang kondisinya mampu, kaya, dan hidupnya berlimpah harta benda. Pada sisi lain, pamong desa berprasangka negatif kepada pengelola sekolah, mengapa sekarang berbuat berbuat aneh dalam PPDB, yang mensyaratkan SKTM. Salah satu pamong desa, mengeluh, karena belakangan ini dibanjiri warga yang meminta SKTM, untuk syarat penerimaan siswa baru di sekolah negeri.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Negeri Kabupaten Wonogiri, Suwandi, menyatakan heran mengapa orang kaya dan mampu juga melampirkan SKTM. ”Itu terjadi di semua sekolah negeri,” jelas Suwandi yang menjabat Kasek SMK Negeri 2 Wonogiri. Warga masyarakat yang ingin memantau PPDB, termasuk berapa jumlah siswa miskin yang terdaftar di masing-masing sekolah negeri, dapat mengakses layanan internet lewat: Siap PPDB Online Jateng.
Di layanan PPDB online tersebut, diketahui data PPDB di SMK Negeri 1 Bulukerto Kabupaten Wonogiri, dari kuota PPDB sebanyak 360 siswa, 239 pendaftar didominasi siswa miskin pemegang SKTM. Itu terdiri atas kuota untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan (TKR) Otomotif sebanyak 144 anak, sebanyak 83 diantaranya mengaku miskin. Kemudian kuota jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) sebanyak 108 anak, sebanyak 64 diantara didominasi siswa pembawa SKTM. Demikian halnya untuk kuota jurusan Akutansi Perbankan 108 anak, didominasi 82 siswa yang juga membawa SKTM.(suarabaru.id/bp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here